JAKARTA – Lapindo Brantas Inc ditetapkan pemerintah sebagai operator selanjutnya di blok Brantas pasca konttaknya berakhir pada tahun 2020 mendatang. Tidak beroperasi sendiri, Lapindo menggandeng dua perusahaan lainnya yakni Prakarsa Brantas yang menguasai 32% hak partisipasi (Participating Interest/PI) dan PT Minarak Brantas Gas sebesar 18%.

Sebagai operator Lapindo mengklaim akan menggenjot berbagai kegiatan eksplorasi dan produksinya di blok Brantas.

Faruq Adi Nugroho, President Direktur Lapindo Brantas, mengatakan investasi tidak akan terpaku pada komitmen kerja pasti yang disepakati oleh pemerintah, tapi akan lebih besar. Saat ini rata-rata produksi gas di Brantas 20 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) – 30 MMSCFD dan ditargetkan akan ditingkatkan hingga akhir tahun mencapai  35 MMSCFD.

“Kami akan tingkatkan pada 2022-2023. Lima tahun sejak perpanjangan 150 MMSCFD. Insya Allah bisa kontribusi cukup baik di wilayah timur dan wilayah Jateng seterusnya,” kata Faruq ditemui di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (3/8).

Untuk kontrak baru ini Lapindo menggunakan skema gross split dengan pembagian split atau bagi hasil untuk minyak pemerintah mendapatkan split 53% dan gas 48%. Sementara bagian kontraktor minyak sebesar 47% dan gas sebesar 52%.

Meskipun sebagai operator eksisting Lapindo tetap menjalankan masa transisi alih kontrak.

Menurut Faruq, transisi sudah dilakukan dengan sudah melakukan komitmen kerja pasti sebelum kontrak baru dimulai.

“Kesiapan kami laksanakan kami saat ini melaksanakan dari komitmen kerja pasti lima tahun. Kami sudah laksanakan koordinasi dengan tim SKK Migas,” ungkapnya.

Faruq juga menegaskan eksplorasi yang dilakukan akan lebih teliti dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) untuk menghindari kejadian semburan sumur Lapindo yang terjadi lebih dari 10 tahun lalu.

Djoko Siswanto, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, menegaskan pemerintah sudah mewanti-wanti Lapindo agar kejadian serupa tidak terulang. Untuk itu setiap program pemboran yang direncanakan dan diajukan diawasi ketat pemerintah.

“Setiap proposal disampaikan, kami pelajari betul 2-3 kali. Kami turun ke lapangan supaya tidak terulang dan produksi juga meningkat,” tandas Djoko.(RI)