JAKARTA – Pemerintah telah mengumumkan penawaran delapan wilayah kerja (WK) atau blok migas pada Lelang tahap II Tahun 2021 pada 29 November 2021. Wilayah kerja yang ditawarkan tersebut terdiri dari 4 WK yang dilelang melalui mekanisme penawaran langsung atau joint study dan 4 WK migas yang ditawarkan melalui penawaran reguler.

Untuk memberikan informasi hasil evaluasi dan potensi WK migas yang sedang dilelang tersebut, khususnya 4 WK migas yang ditawarkan melalui mekanisme lelang regular, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan Road Show Penawaran WK Migas Tahap II pada Jumat (7/1).

Maruf Affandi, Koordinator Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional Ditjen Migas Kementerian ESDM, mengungkapkan bahwa pemerintah terus berupaya menarik investasi hulu migas Indonesia dengan meningkatkan minat investor dari dalam maupun luar negeri.

“Tentunya peningkatan minat itu kita lakukan dengan beradaptasi dan melakukan diskusi dengan pelaku pasar,” kata Maruf.

Untuk meningkatkan minat investor tersebut, sejak tahun 2021, Pemerintah memberikan term and conditions yang menarik yaitu fleksibilitas jenis kontrak di mana KKKS atau bidder dapat memilih kontrak yang akan dipakai apakah skema PSC Cost Recovery atau Gross Split. Selain itu, DMO price 100% atau full price sepanjang kontrak dan FTP 10% shareable. “Sebelumnya kita menerapkan FTP 20%,” jelas Maruf.

Term and conditions lainnya adalah bonus tandatangan bersifat open bid, tidak ada minimum. Artinya, KKKS dapat menaruh bonus tanda tangan sejumlah yang diinginkan, namun tetap memperhatikan potensi yang ada di WK tersebut.

“KKKS dapat memperoleh fasilitas perpajakan dan insentif kegiatan usaha hulu lainnya, sesuai peraturan yang berlaku. Juga fasilitas open data, di mana calon peserta lelang yang mengakses Bid Document juga secara otomatis berhak mendapatkan akses Data Paket,” ujar Maruf.

Lebih lanjut dia memaparkan, selain aspek teknis, Pemerintah terus mengupayakan fiscal regime yang cukup menarik, insentif, perpajakan dan sebagainya. “Fiscal regime ini tengah kami kerjakan, berkoordinasi kementerian terkait,” tambahnya.

Pemerintah menyadari masih banyak yang harus dikerjakan untuk mendorong hulu migas karena industri ini tidak terlepas dari sektor lainnya. Potensi migas tersimpan di bawah permukaan bumi dengan segala resikonya, masih menghadapi tantangan laindalam upaya menemukan dan mengeksploitasinya yaitu resiko di permukaan.

Untuk itu, Pemerintah memitigasi semua resiko yang kemungkinan dihadapi oleh calon kontraktor yang tak terhindarkan terutama dari aspek operasional. Informasi non teknis ini dirangkum dalam Bid Document masing masing wilayah kerja. Misalnya ketersediaan infrastruktur, tata ruang dan informasi pendukung lainnya yang diperlukan.

“Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran subsurface sehingga calon investor dapat lebih cepat melakukan kegiatan usaha migas,” ungkap Maruf.

Road show ini menghadirkan empat narasumber yaitu Muchamad Ocky Bayu N dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta yang menyampaikan presentasi mengenai potensi WK West Palmerah, serta Agus Santa Ginting dari Universitas Padjajaran Bandung yang menyampaikan potensi WK Karaeng. Selain itu, Prof. Benyamin Sapiie dari Institut Teknologi Bandung dengan presentasinya terkait WK Paus dan Agus Guntoro dari Universitas Trisakti Jakarta yang memaparkan potensi migas di WK Maratua II. (RI)