JAKARTA – Peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 diwarnai aksi besar-besaran pekerja. Sekitar 1.600 pekerja kelistrikan dari berbagai daerah memadati Plaza Terbuka Kantor Pusat PT PLN (Persero), Selasa (27/10/2026), dalam Rapat Akbar Serikat Pekerja PLN (SP PLN).

Mengusung tema “Penguatan Peran PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan Terintegrasi Sesuai Amanah Konstitusi”, rapat akbar ini menjadi ajang konsolidasi untuk mendesak penguatan kedaulatan energi nasional.

Ketua Umum SP PLN, M. Abrar Ali, menegaskan listrik adalah hajat hidup orang banyak yang harus dikelola negara, bukan diserahkan ke mekanisme pasar. Ia mendesak pemerintah dan manajemen mengevaluasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

“RUPTL tahun 2025–2034 harus dievaluasi untuk memberikan peran yang sangat strategis kepada PLN sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39 Tahun 2023, di mana ketenagalistrikan itu harus terintegrasi dari pembangkit sampai ke ritel,” tegas Abrar.

Salah satu sorotan utama adalah skema kontrak dengan produsen listrik swasta (IPP). Di tengah kondisi kelebihan pasokan (oversupply), skema take or pay dinilai memberatkan keuangan PLN.

“Di tengah oversupply, porsi pembangkit itu harus dikelola oleh PLN kembali. Kami sangat berharap evaluasi terhadap IPP, khususnya secara kontraktual pembayarannya, take or pay itu menjadi take and pay, sehingga Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman PJBTL juga harus dievaluasi,” paparnya.

Abrar juga meminta evaluasi penggunaan denominasi dolar AS dalam transaksi listrik swasta yang berdampak pada keuangan PLN dan APBN. Ia juga mengingatkan bahaya pasal power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT).

“Power wheeling setelah dikaji oleh Kementerian Keuangan, ini akan berdampak terhadap finansial PLN maupun APBN, sehingga dikeluarkan dari DIM Pemerintah. Kami berharap power wheeling tetap pada DIM semula, yaitu tidak ada,” tambahnya.

Di akhir orasi, Abrar menanyakan kesiapan anggota untuk kembali ke Jakarta dalam jumlah lebih besar jika kedaulatan PLN terus digerus, yang langsung disambut teriakan “Siap!”.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, yang hadir langsung, membuka ruang dialog seluas-luasnya.

“Saya juga bagian dari rekan-rekan semuanya. Karier saya dari panjat-panjat tiang. Sampai saat ini, saya 32 tahun di PLN. Ruang dialog akan kita buka seluas-luasnya,” ujar Suroso.

Ia berkomitmen mengevaluasi kesejahteraan pegawai dan pensiunan, termasuk fasilitas kesehatan, fasilitas tenaga kerja (FTK), dan remunerasi, dengan catatan harus dibarengi peningkatan pendapatan perusahaan.

Acara yang diawali Upacara HLN ke-81 ini juga diisi penandatanganan Turunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tentang Penghargaan Direksi dan Talenta antara Ketua Umum SP PLN dan Direktur Legal dan Human Capital PLN, Nurlely Aman, serta penyerahan buku “Kedaulatan Negara di Tengah Paradoks Pengelolaan Ketenagalistrikan Nasional”.(RA)