Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga kini masih menjadi sumber energi utama di tanah air, khususnya di sektor transportasi. Meski di kota-kota besar, populasi kendaraan listrik berkembang pesat, konsumsi BBM, khususnya yang mendapat subsidi, Pertalite dan Biosolar, masih sangat dominan

Dominannya BBM tercermin saat terhambatnya pasokan BBM di sejumlah daerah, hingga memicu antrean panjang di SPBU di berbagai daerah. Jika sebelumnya antrean hanya terjadi di dispenser Biosolar, kini untuk mengisi Pertalite pun harus antre. Puncaknya terjadi di destinasi wisata dunia, Bali dan 10 provinsi lainnya sepanjang Oktober 2026.

Konsumsi Pertalite dan Biosolar makin melambung seiring makin besarnya selisih harga dengan BBM nonsubsidi sebagai imbas dari meroketnya harga minyak mentah. Harga Pertalite hingga kini masih ditahan Rp10 ribu per liter, jauh dibawah harga Pertamax yang dijual Pertamina, Rp15.950 per liter untuk wilayah Jawa. Kesenjangan yang lebih lebar terjadi pada harga Biosolar yang ditetapkan Rp6.800 per liter, jauh dibawah harga Dexlite Rp23.500 per liter.

Bisa ditebak yang terjadi kemudian adalah terjadi migrasi pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Dengan selisih harga yang terpaut jauh, faktor-faktor lain, seperti soal spesifikasi kendaraan dan BBM seakan dikesampingkan. Penyaluran BBM bersubsidi hingga September 2026 tercatat naik 9,1% menjadi 13,4 juta kiloliter (kl) dibanding periode Januari-September 2025 sebesar 12,28 juta kl.

Disisi lain, kuota BBM bersubsidi untuk 2026 justru dipangkas. Untuk Pertalite, jika pada 2025 kuota ditetapkan 31,23 juta kl, maka pada 2026 turun menjadi 29,26 juta kl. Demikian juga Solar yang pada 2025 dipatok 18,88 juta kl, maka pada tahun ini turun 1,32% menjadi 16,63 juta kl.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui stok Pertalite turun seiring meningkatnya konsumsi yang signifikan. Jika sebelumnya stok nasional BBM RON 90 atau Pertalite lebih dari 20 hari, maka saat ini stoknya menyusut menjadi 16-18 hari.

Pada kondisi normal, stok bisa ditingkatkan dengan meningkatkan produksi. Masalahnya, BBM yang didistribusikan ke masyarakat tidak semata berasal dari produksi di dalam negeri. Sebagian besar justru berasal dari impor. Memang khusus untuk Biosolar, saat ini telah sepenuhnya berasal dari kilang di dalam negeri seiring penerapan pencampuran Biodiesel 50% ke Solar atau B50.

Kondisi Geopolitik

Setelah krisis Selat Hormuz yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat-Israel yang membuat harga minyak mentah melambung hingga diatas US$100 per barel, kini harga minyak kembali meroket. Hormuz yang kembali memanas ditambah konflik yang melibatkan Arab Saudi dengan Houthi Yaman membuat minyak mentah, BBM dan produk migas lainnya kembali menjadi barang langka, selain harganya yang juga melambung.

Arab Saudi merupakan salah satu negara produsen sekaligus pengekspor utama minyak dunia. Serangan Houthi terhadap Arab Saudi, termasuk kilang-kilang Saudi Aramco ikut berdampak terhadap pasokan dan harga minyak di pasar global.

Untuk mengamankan kebutuhan minyak mentah dan BBM nasional, Indonesia harus berebut dengan negara-negara lain yang membutuhkan. Masing-masing negara berupaya mengamankan kebutuhan di dalam negerinya masing-masing, termasuk negara-negara yang selama ini mengekspor BBM ke Indonesia.

Indonesia yang sebelumnya mengimpor BBM dari negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia dan negara-negara lainnya dengan mekanisme lelang, kini harus menggunakan metode hunting untuk memburu negara-negara yang mempunyai kelebihan stok. Ini dilakukan untuk menjaga ketahanan stok BBM nasional, meski konsekuensinya biaya pengadaan yang lebih tinggi dibanding melalui mekanisme lelang.

Konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah sejak awal tahun membuat mencari pasokan minyak mentah dan BBM di pasar internasional bukan lagi perkara mudah, bahkan meski dana pengadaan tersedia. Padahal Indonesia sudah sejak 2003 menjadi net importir. Saat ini saja dari total konsumsi minyak nasional yang mencapai 1,5 juta-1,6 juta barel per hari, hanya 600 ribuan yang berasal dari produksi dalam negeri. Itu pun belum mengurangi jatah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang bisa jadi dialokasikan untuk ekspor.

Dilema Harga

Hingga saat ini pemerintah berkomitmen untuk menahan harga BBM bersubsidi, baik Solar maupun Pertalite, setidaknya hingga akhir 2026. Komitmen ini tentu memberikan konsekuensi dengan makin besarnya beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah.

Dua komponen utama pembentuk harga, yakni harga minyak mentah dunia yang mengacu pada Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus serta harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) telah berada diatas US$100 per barel. Kementerian ESDM mencatat ICP September 2026 sebesar US$112,81 per barel, melonjak hingga 26,14% dibanding bulan sebelumnya US$89,43 per barel. Konflik Timur Tengah hingga menyebabkan gangguan pasokan menjadi penyebab utama melonjaknya ICP September.

Komponen utama lainnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga sedang mengalami tekanan hingga berada di kisaran level Rp17.500-Rp18.000 per dolar AS. Pada penutupan perdagangan Kamis, 22 Oktober 2026, rupiah ditutup di level Rp18.060 per dolar AS. Dengan besarnya nilai impor pengadaan BBM, kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan otomatis meningkatkan beban impor BBM. Beban subsidi energi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun bakal makin membengkak.

Pilihan kebijakan harga BBM bersubsidi tentu dilematis. Bagi pemerintah, menahan harga BBM bersubsidi ditengah lonjakan harga minyak mentah dunia akan makin menambah besar beban subsidi dan memperlebar defisit anggaran. Namun, pilihan itu menjadi lebih rasional dibanding menaikan harga yang justru akan memicu gejolak di tengah masyarakat. Pasalnya, ditengah melemahnya daya beli, kenaikan harga BBM berpotensi memicu kenaikan harga barang.

Disisi lain, tanpa penyesuaian harga, selisih harga yang lebar dengan BBM nonsubsidi akan membuat konsumsi BBM subsidi melonjak. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ada potensi penyelewengan mencari cuan dari besarnya selisih harga BBM. Ujungnya, sulit dielakkan terjadinya antrean di berbagai SPBU untuk mengisi BBM bersubsidi, baik Solar maupun Pertalite.

Slogan “bijak menggunakan bahan bakar minyak”, bagai angin lalu. Konsumsi BBM bersubsidi tetap tinggi. Upaya lain juga sebenarnya dilakukan melalui program pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dengan menggunakan barcode dan maksimal pengisian. Namun karena sebatas himbauan, slogan tersebut seakan tdak berdampak pada penurunan konsumsi. Tanpa ada pengurangan aktivitas kerja, liburan, apalagi disaat long weekend, cuti bersama, konsumsi BBM justru melonjak. Apalagi, kuota BBM bersubsidi pada tahun ini memang lebih rendah dibanding 2025.

Jika merujuk data realisasi kuota BBM bersubsidi hingga September, di Bali misalnya, Pertalite mencapai 74%, secara itung-itungan normal masih memadai sisa kuota yang tersedia hingga akhir Desember 2026. Masalahnya, Desember ada libur Natal dan Tahun Baru 2027, yang biasanya, aktivitas bepergian masyarakat meningkat drastis, apalagi di destinasi wisata. Waktu yang tersisa kurang dari dua bulan, tentu butuh langkah-langkah antisipasi, agar antrean BBM tidak makin menjadi di pengujung tahun.(*)