JAKARTA – Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali menjadi alarm keras bagi Indonesia. ReforMiner Institute menilai, risikonya bukan hanya soal naik-turunnya harga minyak dunia, tapi ancaman langsung terhadap rantai pasok dan neraca energi nasional.

Dalam catatannya, ReforMiner menegaskan kinerja hulu migas nasional kini berperan sebagai natural hedging atau tameng alami bagi postur fiskal APBN, pilar ketahanan energi di tengah volatilitas geopolitik, sekaligus penjaga stabilitas makroekonomi dan defisit transaksi berjalan.

Sepanjang 2026, kinerja hulu migas dinilai cukup tangguh meski dihantui laju penurunan alamiah (decline rate) 15-20% per tahun di lapangan-lapangan tua.

Realisasi lifting minyak nasional hingga kuartal III 2026 tercatat stabil di kisaran 576,2 hingga 578,2 ribu barel per hari (MBOPD). Sementara salur gas mencapai 5.208 MMSCFD atau 94,5% dari target APBN.

Capaian ini ditopang efisiensi teknologi seperti batch drilling dan dual completion di PHR Zona 4 (Sumur GNK-114 yang produksi awalnya 5.605 BOPD), keandalan Blok Mahato, hingga optimasi sumur masyarakat dan pengurasan dead stock.

Tahun 2026 juga disebut sebagai titik balik (pivotal year). Sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sempat tertunda akhirnya masuk fase eksekusi fisik, di antaranya:
1. LNG Abadi Blok Masela (Inpex, Pertamina, Petronas) yang groundbreaking-nya dimulai 16 Juli 2026.
2. Northern Hub Kaltim & IDD (Eni) melalui revisi Plan of Development (PoD) terintegrasi Lapangan Gendalo & Gandang.
3. Gas Hub South Andaman (Mubadala & Harbour Energy) untuk pasokan ke industri Sumut dan Kilang Arun.
4. Fasilitas CCUS pertama di Tangguh UCC (BP).

Tiga Kendala Utama
Di balik tren positif itu, ReforMiner menggarisbawahi tiga kendala kronis yang mengancam target jangka panjang.

Pertama, keandalan fasilitas. Fasilitas produksi yang sudah berumur kerap mengalami unplanned shutdown. Program pemeliharaan preventif masih menjadi titik lemah.

Kedua, konsentrasi produksi. Lifting nasional terlalu bergantung pada produsen utama, sehingga sangat sensitif. Contohnya, kenaikan water cut dan GOR di ExxonMobil Cepu Ltd. (EMCL) dan gangguan kelistrikan di Pertamina Hulu Rokan langsung mengganggu lifting nasional.

Ketiga, hambatan perizinan. Keterlambatan AMDAL/UKL-UPL, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH), status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B/LSD), dan tumpang tindih lahan masih menjadi bottleneck investasi.

Untuk itu, ReforMiner mendorong tiga prioritas kebijakan:

1. Penyelesaian revisi UU Migas untuk kepastian hukum dan sanctity of contract.
2. SLA Perizinan 30 Hari melalui Inpres terpadu untuk AMDAL di KLHK, IPPKH di Kemenhut, dan pelepasan LP2B di Kementerian ATR/BPN.
3. Insentif Mature Field berupa fleksibilitas skema bagi hasil (split), tax allowance, dan depresiasi dipercepat untuk lapangan tua dengan water cut tinggi agar proyek EOR tetap ekonomis.

“Untuk saat ini relatif tidak terdapat pilihan, jika insentif tidak diberikan produksi tidak dapat dipertahankan,” tulis Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute dalam catatannya.(RA)