JAKARTA – Komisi XII DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp27,37 triliun untuk tahun anggaran 2027. Pagu tersebut naik Rp5,71 triliun atau sekitar 26,4% dibandingkan anggaran ESDM 2026 sebesar Rp21,67 triliun.

Persetujuan anggaran tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi XII DPR RI bersama Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin malam (31/8).

Yuliot Tanjung, Wakil Menteri ESDM mengatakan Kementerian ESDM akan menjaga indikator kinerja yang telah ditetapkan pemerintah dalam APBN 2027, termasuk target lifting minyak dan gas.

“Kami dari Kementerian ESDM berusaha untuk menjaga indikator yang ditetapkan di dalam APBN termasuk lifting,” kata Yuliot.

Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp22,51 triliun dialokasikan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur atau sekitar 82% dari total pagu. Sementara itu, belanja publik nonfisik mencapai Rp1,31 triliun dan belanja operasional serta layanan manajemen sebesar Rp3,56 triliun.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) mendapatkan alokasi anggaran terbesar, yakni Rp11,34 triliun. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) dan proyek pipa transmisi gas.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memperoleh Rp10,45 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan listrik desa serta program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat.

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) memperoleh Rp1,82 triliun. Kemudian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM mendapat Rp874,90 miliar, Badan Geologi Rp774,83 miliar, serta Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Rp702,53 miliar.

Sementara untuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperoleh Rp474,43 miliar, sedangkan Badan Pengelola Migas Aceh mendapat alokasi Rp109,35 miliar.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp5,21 triliun untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga sebanyak 959.232 sambungan rumah (SR) pada 2027. Program tersebut menjadi salah satu pos terbesar dalam belanja infrastruktur sektor migas. Selain jargas ada juga pembangunan sejumlah proyek pipa transmisi gas. Pipa gas Dumai-Sei Mangkei (Dusem) mendapatkan alokasi Rp3,95 triliun.

Kemudian, pipa transmisi Semarang-Solo-Jogja dialokasikan Rp702,38 miliar, sementara pipa gas Cirebon-Bandung mendapat anggaran Rp577,56 miliar.

Sementara untuk sektor ketenagalistrikan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp9,67 triliun untuk pembangunan infrastruktur listrik desa di 1.250 lokasi. Kementerian ESDM juga mengalokasikan Rp593,18 miliar untuk program BPBL bagi 250.000 rumah tangga.

Untuk pengembangan energi bersih, pemerintah menganggarkan Rp58,58 miliar untuk pembangunan tiga unit pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Sementara program kompor listrik mendapatkan anggaran Rp815,56 miliar. Pemerintah juga menyiapkan Rp635,24 miliar untuk program konversi 63.000 unit sepeda motor listrik.

Persetujuan anggaran tersebut turut disertai target kinerja sektor ESDM dalam RAPBN 2027. Pemerintah menargetkan lifting minyak sebesar 612.500 barel per hari (bph).

Sementara itu, target lifting gas pada 2027 ditetapkan sebesar 954.000 barel setara minyak per hari (BOEPD). Dengan demikian, secara ekuivalen, target lifting minyak dan gas pada 2027 mencapai sekitar 1,56 juta BOEPD.

Target tersebut lebih rendah dibandingkan target 2026 yang mencapai sekitar 1,59 juta BOEPD. Penurunan terutama berasal dari target lifting gas yang turun dari 984.000 BOEPD pada 2026 menjadi 954.000 BOEPD pada 2027.