JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Himpunan Kawasan Industri (HKI), Greenvolt Power Indonesia, dan para pemangku kepentingan lain di sektor energi terbarukan sepakat bahwa penguatan kemitraan, dukungan pendanaan, dan teknologi teruji diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan tenaga surya sebagai sumber energi terbarukan untuk mewujudkan target emisi nol bersih pada 2060.

Konsensus ini mengemuka dalam diskusi antarpemangku kepentingan bertajuk “Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Indonesia 2026: Kemitraan, Permodalan, dan Teknologi” yang digelar di Jakarta, Selasa (3/2). Para pembicara menekankan bahwa 2026 harus menjadi momentum krusial untuk mewujudkan ambisi iklim nasional melalui pembangunan kapasitas operasional berskala besar.

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya memperluas kapasitas energi baru terbarukan lewat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025-2034. Rencana tersebut menetapkan target penambahan energi surya mencapai 17,06 GW, dengan sekitar 87 persen atau 14,8 GW di antaranya diharapkan dibangun oleh pihak swasta. “Sumber investasi terbesar untuk transisi energi justru tersedia di badan usaha, baik BUMN maupun swasta,” kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot Tanjung.

Ia menambahkan bahwa dengan keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah, upaya dekarbonisasi tidak dapat bergantung pada investasi negara semata. “Tanpa memberikan kemudahan dan melibatkan badan usaha swasta, pemerintah tidak bisa melakukan investasi secara masif untuk dekarbonisasi. Karena itu, kita perlu mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama,” kata Yuliot.

Menjawab ambisi tersebut, Greenvolt Power Indonesia menyampaikan optimismenya sebagai partner energi terbarukan yang terpadu untuk mendukung agenda dekarbonisasi nasional. Perusahaan merupakan bagian dari Greenvolt Group, entitas portofolio KKR, yang mengoperasikan jaringan energi terbarukan di lebih dari 20 negara dengan total pipeline proyek mencapai 14,1 GW serta lebih dari 1,1 GW kapasitas distributed generation yang telah dikembangkan untuk segmen komersial dan industri. Dengan latar belakang ini, Greenvolt Power Indonesia memiliki stabilitas, kekuatan finansial, dan keahlian teknis untuk mendorong adopsi energi surya di Indonesia.

Greenvolt Power Indonesia, sebelumnya beroperasi sebagai Emerging Solar Indonesia, kini bertransformasi seiring dengan perluasan peran dan kapasitas perusahaan. Perusahaan menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas sekitar 310 MW hingga 2031 di Indonesia untuk mendukung kebutuhan industri, ditopang oleh komitmen investasi global berjangka panjang. Untuk menurunkan hambatan adopsi energi terbarukan, Greenvolt Power Indonesia menerapkan model bisnis tanpa belanja modal awal dan biaya operasional (zero-CapEx dan zero-OpEx) yang mempermudah pelaku industri beralih ke energi surya.

Pendekatan ini dirancang untuk mendorong ekosistem industri Indonesia lebih cepat mencapai emisi nol bersih, dengan mengurangi hambatan finansial dan operasional yang selama ini membatasi adopsi energi surya dalam skala besar.

“Indonesia memiliki peluang besar untuk mengubah potensi alamnya menjadi energi terbarukan yang andal, sekaligus mendorong daya saing industri dan pertumbuhan jangka panjang,” kata André Fraga, Komisaris Greenvolt Power Indonesia. “Dengan memadukan kekuatan modal global, kapabilitas eksekusi yang telah teruji, dan pemahaman mendalam atas konteks lokal, kami ingin memberikan kepastian jangka panjang yang dibutuhkan industri nasional,” tambahnya.

Laporan Kinerja Kementerian ESDM menunjukkan capaian total kapasitas EBT sepanjang tahun 2025 mencapai 15.630 MW. Dari total tersebut, tenaga surya berkontribusi hampir 10 persen (1.494 MW). Data ESDM juga menunjukkan bahwa target kapasitas pembangkit EBT pada tahun 2026 adalah 16.695 MW (16,4 persen dari total kapasitas pembangkit listrik nasional).

Iwa Garniwa, pakar energi dari Universitas Indonesia dan Institut Teknologi PLN (ITPLN), menggarisbawahi disparitas energi yang dialami oleh Indonesia, termasuk dalam mengakses energi terbarukan. “Dalam hal ini, dibutuhkan teknologi, ilmu pengetahuan, dan pentingnya akses modal yang besar,” ujarnya.

Sektor industri di Indonesia, yang menyumbang 30-35 persen emisi gas rumah kaca, merupakan salah satu peluang utama untuk percepatan dekarbonisasi.

Wakil Ketua Bidang Lingkungan dan Tata Kelola Berkelanjutan HKI, Irwansyah, menegaskan peran penting tenaga surya bagi sektor industri menuju dekarbonisasi. “Untuk energi baru dan terbarukan, yang paling memungkinkan bagi pelaku industri dan pengelola kawasan industri saat ini adalah tenaga surya. Memang ada sumber lain seperti angin, panas bumi, atau hidro, tetapi itu tidak semuanya dapat diterapkan di kawasan industri. Saat ini, yang dapat kami lakukan secara konkret adalah pengembangan PLTS,” ujar Irwansyah.

Namun demikian, ia mengakui bahwa adopsi PLTS di sektor industri masih menghadapi sejumlah tantangan. “Tantangannya tidak hanya di teknologi, tetapi juga pada ketersediaan lahan dan terutama biaya investasi awal yang masih relatif tinggi,” katanya.

Dengan melihat momentum awal tahun, diskusi tersebut menyimpulkan bahwa keberhasilan percepatan adopsi tenaga surya tidak hanya bergantung pada besar potensi sumbernya. Untuk mengoptimalkan energi bersih ini, perlu ada aksi terkoordinasi ari pemerintah, swasta, dan akademisi yang menyelaraskan kebijakan, permodalan, teknologi, dan kemitraan. Langkah ini krusial demi menciptakan dampak yang nyata, terukur, dan berjangka panjang bagi masa depan energi dan perekonomian nasional.(RA)