JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan memperluas Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) PT Geo Dipa Energi (Persero). Purbaya menyebut Geo Dipa Energi sebagai Special Mission Vehicle (SMV) atau Badan Khusus di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), berpotensi meningkatkan pengembangan energi panas bumi.

“Geo Dipa di bawah keuangan (Kemenkeu), itu adalah SMV yang spesialisasi di geothermal. Hanya punya beberapa field, dua yang besar. Saya ingin perluas lagi itu, sehingga kita bisa supply listrik dari geothermal. Karena kita punya potensi geothermal terbesar di dunia. Nanti, untungnya adalah kalau energinya hijau, produk yang memakai energi hijau di Eropa dapat special treatment sehingga memperbaiki daya sayang kita. Jadi dari kami, kami akan diskusi dengan Geo Dipa, dengan industri-industrinya sekalian sehingga kita begitu clear siapa yang memakai. Kalau bisa dibuat kabel atau kalau perlu lewat jaringan PLN, ya kita lihat berapa cost-nya. Jadi kita akan optimalkan sumber-sumber energi yang sustainable, yang hijau,” kata Purbaya dalam program Endgame Podcast With Gita Wirjawan bertajuk “Pendirian dalam Berkebijakan Itu Penting”, (3/12/2025).

Julfi Hadi, Ketua Umum Asosiasi Panasbumi Indonesia (API), mendukung langkah Pemerintah terkait pengembangan panas bumi. Julfi juga mengingatkan kontribusi PT Pertamina Geothermal Energi Tbk (PGE/PGEO).

“Jadi saya rasa nggak ada masalah untuk bisa men-support panas bumi. Namun jangan lupa ada PGE juga, inisiasinya sama. PGE punya 3 Gigawatt (GW), sekarang sudah 727 MW. PGE ada target 1 GW dalam 2-3 tahun, mudah-mudahan juga didorong untuk bisa mengakselerasi ini,” ujar Julfi, dalam webinar yang digelar ReforMiner Institute bertema ‘Posisi Panas Bumi dalam Pencapaian Target RUPTL 2025-2034’ Selasa(9/12/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, mengatakan sebagai bagian dari asosiasi, penyataan Menkeu terkait pengembangan Geo Dipa Energi tentunya menjadi harapan cerah bagi industri panas bumi.

“Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan, apa yang sudah dilakukan oleh API, yang sudah dilakukan oleh PGE, dikoordinasikan dengan badan atau instrumen baru. Supaya tidak overlapping, sebetulnya lebih ke masalah optimalisasi dan efektivitas saja,” katanya.

Sebagai informasi, dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, PGE saat ini mengelola kapasitas terpasang sebesar 1.932 MW, terdiri dari 727 MW yang dikelola mandiri dan 1.205 MW bersama mitra. PGE optimistis dapat meningkatkan kapasitas terpasang mandiri menjadi 1 GW dalam 2-3 tahun ke depan, dan 1,7 GW pada 2033

Yudha P Jayadikarta, dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), menilai pengembangan Geo Dipa akan menjadi langkah strategis. Menurutnya, geothermal memang membutuhkan institutional champion yang mampu mengurangi risiko eksplorasi serta menjaga disiplin tata kelola.

“Harapannya, Geo Dipa dapat berperan sebagai koordinator nasional dari segi geothermal. Dan juga mengelola dan eksplorasi, exploration fund. Dan encore, investor untuk proyek-proyek panas bumi di hasil yang risiko tinggi. Dan tentu saja menjadi agregator pendanaan internasional, contohnya climate fund. Tapi tentu saja perlu dipastikan pengelolaan mandat harus jelas di dalam batas kewenangannya, kemudian akutabilitas penggunaan dana publiknya seperti apa, tetap harus transparan. Ini tentunya akan mempercepat target energi terbarukan,” ujarnya. (RA)