JAKARTA – Pemerintah kembali membuka peluang untuk  mengalihkan subsisi yang selma ini diberikan ke LPG 3kg ke Demithyl Ether (DME) yang memang diperuntukan untuk menggantikan LPG.

Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pemerintah sedang menghitung secara detail soal harga pokok produksi (HPP) DME.

“Kita lagi memperhitungkan berapa HPP untuk DME. Kalau memang ada subsidi, itu juga merupakan pengalihan subsidi dari untuk LPG yang ada saat ini,” jabar Yuliot di Kementerian ESDM, Jumat (12/12).
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadikan DME sebagai salah satu prioritas hilirisasi yang diagendakan Presiden Prabowo subanto.

Sudah bertahun-tahun proyek itu mangkrak, terlebih pascamundurnya Air Products, perusahaan asal Amerika Serikat.

Wiko Migantoro, Senior Director Oi & Gas and Petrochemical Daantara menuturkan  bahwa Danantara Indonesia menilai proyek DME harus mendapat subsidi dari pemerintah.

“Sekarang LPG juga subsidi kan? Gambarannya sih kira-kira nanti sama, memerlukan subsidi juga,” tuturnya.

Danantara melihat  proyek gasifikasi batu bara membutuhkan dukungan dari pemerintah. Subsidi bisa disebut sebagai satu-satunya cara menjalankan proyek DME.

“Tentu saja diperlukan banyak dukungan dari pemerintah, agar kelak DME ini bisa kurang lebih sama dengan LPG yang sekarang,” kata Wiko.

Wiko juga mengatakan keterjangkauan harga (affordability) bagi masyarakat dan keinginan masyarakat untuk membayar (willingness to pay) jadi kunci utama untuk menjalankan proyek hilirisasi batu bara menjadi DME.

Karena itu, Danantara Indonesia menilai pengembangan hilirisasi batu bara menjadi DME butuh subsidi demi menciptakan keterjangkauan harga produk tersebut. (RI) LPG