JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Indonesia akan mencapai swasembada bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar pada tahun 2026. Namun lagi-lagi pemerintah melimpahkan kepastian untuk stop impor ini sangat bergantung pada kesiapan Pertamina dalam hal ini penyelesaian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

Pemerintah sebelumnya sesumbar tidak ada lagi impor BBM jenis solar tahun 2026. Bahkan badan usaha swasta hanya diberikan kuota impor solar hingga bulan Maret saja.

Proyek RDMP Kilang Balikpapan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), dimana proyek ini menelan investasi sebesar US$7,4 miliar atau setara dengan Rp126 triliun. Proyek ini menjadi salah satu investasi yang terbesar dilakukan BUMN dalam satu titik kegiatan untuk mengurangi impor BBM

Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM  mengungkapkan bahwa jika kilang RDMP Balikpapan sudah beroperasi penuh, Indonesia diproyeksikan akan mengalami surplus produksi Solar yang cukup signifikan.

“Solar nanti tahun 2026 itu, kalau RDMP kita sudah jadi, kita akan surplus kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta (kiloliter). Jadi, agenda kami di 2026 itu tidak ada impor Solar lagi,” ujar Bahlil dalam keterangannya (30/12).

Meski menargetkan nihil impor solar pada 2026, Bahlil menekankan bahwa realisasi kebijakan tersebut masih menunggu kesiapan infrastruktur dan menyesuaikan dengan jadwal operasional kilang yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero). Kementerian ESDM terus melakukan koordinasi intensif dengan Pertamina untuk memastikan kesiapan teknis di lapangan.

Bahlil menjelaskan, jika operasional penuh kilang baru dimulai pada Maret 2026, maka masih ada kemungkinan dilakukan impor dalam jumlah kecil pada awal tahun untuk menjaga ketahanan stok nasional.

“Tergantung dari Pertamina ya. Kalau katakanlah bulan Maret baru bisa (beroperasi penuh), berarti Januari dan Februari mungkin masih ada sedikit (impor) yang kita eksekusi. Tapi itu perlu saya exercise ya. Kalau memang Januari-Februari tidak perlu impor, ya tidak usah,” jelasnya.

Selain fokus pada pemenuhan kuantitas dan penghentian impor, Kementerian ESDM juga tengah menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk meningkatkan kualitas Solar di Indonesia. Saat ini, produk Solar yang beredar telah memiliki angka setana (Cetane Number) 51, namun pemerintah berambisi membawa kualitas BBM dalam negeri setara dengan standar Euro 5.

Bahlil mengakui tantangan utama dalam peningkatan kualitas ini adalah kesiapan infrastruktur kilang yang ada saat ini. Namun, ia memastikan pemerintah berkomitmen penuh untuk melakukan pemutakhiran teknologi kilang agar standar lingkungan yang lebih baik dapat tercapai.

“Upaya kita akan ke sana (Euro 5). Memang sekarang infrastruktur kilang kita belum sepenuhnya memadai untuk itu, tapi upayanya akan kesana (Euro 5), terus kita lakukan yang terbaik ya,” ujar Bahlil.