JAKARTA – Pelaku industri sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) berkomitmen untuk tetap berperan  dalam mendukung agenda swasembada energi nasional, penguatan kapasitas nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

George N.M. Simanjuntak, Kepala Divisi Formalitas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) menjelaskan bahwa kontribusi industri hulu migas tidak hanya tercermin melalui produksi migas dan penerimaan negara, tetapi juga melalui berbagai instrumen ekonomi dan sosial yang berkontribusi bagi seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH), hingga program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) yang pada akhirnya turut mendorong terciptanya multiplier effect bagi perekonomian.

“Selama ini kontribusi industri hulu migas hanya dari sisi penerimaan negara dan produksi saja. Padahal, jika dilihat secara utuh, terdapat berbagai efek berganda, mulai dari DBH hingga PPM yang berperan strategis dalam menjaga keberlanjutan operasi proyek hulu migas. Oleh karena itu, PPM harus dipahami sebagai bagian integral dari instrumen kontribusi industri, atau investasi sosial jangka panjang,” kata George dalam Media Briefing bertajuk “Kontribusi Sektor Migas Bagi Indonesia”, di Jakarta, Selasa (27/1).

George menjelaskan bahwa SKK Migas saat ini tengah melakukan transformasi menyeluruh terhadap pendekatan PPM yang ada, dari sebelumnya didominasi bantuan sesaat (berorientasi jangka pendek) menjadi investasi sosial strategis yang terencana, terukur, dan berdampak jangka panjang. Transformasi ini diawali dengan kajian bersama akademisi untuk mengevaluasi efektivitas program yang telah berjalan. Hasilnya menunjukkan bahwa program PPM selama ini masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara jangka panjang.

Berdasarkan kajian akademis, sebagian program PPM sebelumnya berorientasi jangka pendek, sehingga belum sepenuhnya mendorong kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

“Pendekatan lama tidak lagi cukup untuk menjawab dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks di sekitar wilayah operasi. Karena itu, PPM kami dorong menjadi bagian dari siklus operasi hulu migas yang sejajar dengan aspek teknis dan bisnis dalam rangka memperkuat social license to operate dan mendukung keberlanjutan pasokan energi,” tegasnya.

Transformasi PPM dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program yang lebih sistematis dengan pendekatan Logical Framework Approach (LFA), serta diperkuat dengan penambahan pilar strategis tata kelola dan penguatan kelembagaan. Pendekatan ini didukung oleh social and business mapping untuk memastikan agar program tepat sasaran, selaras dengan prioritas pembangunan daerah, dan berorientasi pada kemandirian masyarakat, khususnya di wilayah ring-1 yang paling terdampak aktivitas hulu migas.

Perubahan paradigma tersebut, lanjut George, sejalan dengan arah kebijakan nasional, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya ketahanan dan kemandirian energi, sekaligus pemerataan manfaat pembangunan hingga ke daerah.

Sementara itu, Kenneth Gunawan, Chairperson of IPA Supply Chain Committee,  turut menekankan pentingnya penguatan kapasitas nasional melalui optimalisasi rantai pasok dalam negeri. Ia menyebutkan bahwa perusahaan dalam negeri kini memegang peran signifikan dalam rantai pasok sektor hulu migas, sementara keterlibatan perusahaan modal asing difokuskan pada komoditas tertentu yang membutuhkan teknologi dan pengalaman tinggi.

“KKKS secara aktif melakukan asesmen, pengujian produk dalam negeri, serta pelaksanaan pilot project bersama SKK Migas untuk meningkatkan kapabilitas penyedia barang dan jasa nasional. Upaya ini turut menciptakan multiplier effect ekonomi yang signifikan, baik di tingkat daerah maupun nasional,” ujarnya. Ia menambahkan tantangan utama masih berkaitan dengan kendala operasional dan keterbatasan pembiayaan proyek berskala besar yang berjalan secara simultan.

Kenneth juga menegaskan sektor hulu migas tetap memiliki peran krusial dalam menopang perekonomian dan ketahanan energi Indonesia, terutama di tengah fase transisi energi.

Marjolijn Wajong, Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association (IPA), menjelaskan posisi sektor hulu migas saat ini. “Industri hulu migas berada pada fase penting untuk memastikan pasokan energi yang andal dan terjangkau, sembari mendukung agenda transisi energi. Kolaborasi erat antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar kontribusi sektor ini tetap optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dia menekankan, IPA Convex ke-50 tidak hanya sebagai ajang kumpul para pelaku industri, tetapi juga menjadi platform dialog nasional untuk menunjukkan secara transparan kontribusi sektor hulu migas terhadap perekonomian, investasi, transfer pengetahuan, pembangunan daerah, dan ketahanan energi nasional.

“Menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi dan agenda transisi energi akan menentukan keberlanjutan sektor hulu migas dan pencapaian swasembada energi Indonesia ke depan,” jelasnya.