JAKARTA – Pengangkatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaan maupun cucunya kembali menuai kontroversi. Kali ini menyasar pada pengangkatan komisaris utama PT Pertamina EP. Salah satu cucu usaha PT Pertamina (Persero) di sektor hulu migas. Pada Agustus lalu, berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pertamina EP tanggal 21 Agustus 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, telah ditunjuk Morry Ermond sebagai Komisaris Utama Pertamina EP. Meskipun pengangkatannya telah lama berlalu namun kali ini namanya kembali disebut-sebut dalam berbagai lini media sosial.

Sampai sekarang banyak yang bertanya bagaimana mungkin seorang perwira menengah (pamen) Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) bisa menjadi komisaris utama perusahaan anak usaha Pertamina yang mengelola aset-aset hulu migas di sebagian Sumatera dan Jawa serta Blok Natuna? Bukankah sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa tentara dan polisi tidak boleh menduduki jabatan sipil tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri?

Pertamina EP di lingkungan Pertamina Group memiliki peran sentral karena merupakan salah satu andalan dalam memproduksi migas. Pada  2024, realisasi produksi migas Pertamina EP mencapai 65.482 BPH (barel minyak per hari) dan 809,40 MMSCFD (juta kaki kubik gas per hari), menjadikan Pertamina EP salah satu KKKS dengan kontribusi terbesar bagi PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Subholding Upstream Pertamina.

Sebenarnya, bukan hal baru di negeri ini jika  kursi komisaris BUMN diisi oleh sosok-sosok yang tidak memiliki rekam jejak profesional di sektor tersebut,  termasuk di BUMN migas. Namun, sebelumnya jika pun ditunjuk komisaris dengan latar belakang  tentara atau polisi, mereka biasanya sudah menyandang perwira tinggi (pati).  Maka, jabatan komisaris banyak diisi oleh jenderal dan atau pensiunan jenderal.

Berdasarkan penulusuran Dunia Energi, Ermond merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2000. Dia pernah mengisi beberapa posisi strategis seperti Komandan Unit Gegana sekaligus Komandan Batalyon (Danyon) Satuan Pelopor, Brimob Polda Metro Jaya. Sebelum ditunjuk menjadi komisaris PEP, Ermond pernah duduki posisi Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kepulauan Seribu Jakarta dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Boyolali, Jawa Tengah.

Menurut informasi yang beredar, Ermond sudah tidak lagi aktif  di Kepolisian. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada pihak yang bersedia diminta konfirmasinya.

Dunia Energi juga mendapatkan informasi bahwa Ermond  menamatkan pendidikan menengah di Sekolah Taruna Nusantara (Tarnus). Sekolah yang alumnuanya pada era Pemerintahan Presiden Prabowo tengah ‘naik daun’ dengan menempati beberapa posisi penting sebagai pejabat negara maupun BUMN.

Banyak alumni Tarnus yang kini menjadi ‘orang berpengaruh besar’ di arena politik dan pemerintahan. Sugiono, misalnya, mantan tentara alumni Tarnus  yang saat ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Dia kebetulan aktif di Gerindra, partai besutan Presiden Prabowo, sebagai  Sekjen Gerindra. Sugiono  juga menjadi  Kepala Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara.

Selain itu,  ada Prasetyo Hadi. Politikus Gerindra yang sekarang menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara tersebut  merupakan lulusan Tarnus.  Dia juga menduduki posisi sebagai Wakil Kepala Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara.

Jangan lupakan Simon Aloysius Mantiri. Direktur Utama Pertamina yang merupakan kader Gerindra dan salah satu orang kepercayaan Presiden Prabowo . Selain pernah menjadi petinggi perusahaan milik Prabowo yakni PT Nusantara Energy, Simon juga pernah ditunjuk sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Ia merupakan lulusan Tarnus. Istri Simon, yakni Priscilia Mantiri, merupakan Sekretaris Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara.

Selain Simon, ada Oki Muraza, Wakil Direktur Utama Pertamina, yang juga merupakan lulusan Tarnus.

Banyaknya “darah” Tarnus  di berbagai posisi penting pemerintahan dan BUMN ini tentu membuat orang berasumsi ada pengaruhnya terhadap penunjukkan sosok tertentu untuk mengisi posisi strategis termasuk kursi komisaris di Pertamina EP. (RI)