JAKARTA – Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (BBSP KEBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi PLN (ITPLN). Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kepala BBSP KEBTKE, Trois Dilisusendi, dan Wakil Rektor I ITPLN, Prof. Syamsir Abduh, di Jakarta.

Kerja sama ini mencakup sektor pendidikan dan pengabdian masyarakat; penyelenggaraan program magang; pelaksanaan praktisi mengajar, seminar, dan kuliah umum; penyelenggaraan capacity building, workshop, dan pelatihan; pengembangan kurikulum program studi; pemanfaatan bersama berbagai sumber daya, yang mencakup namun tidak terbatas pada tenaga ahli dan fasilitas yang dimiliki serta lainnya.

Bahkan MoU ini akan ditindaklanjuti dengan nota perjanjian kerja sama tentang teaching factory,magang hingga pengembangan riset bersama terkait ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, kendaraan listrik atau electrical vehicle (EV), serta pengawasan proyek kelistrikan nasional, termasuk listrik desa (lisdes).

Wakil Rektor I ITPLN Prof. Syamsir Abduh mengatakan, kolaborasi ini menjadi momentum penting bagi kampus yang secara khusus berfokus pada transisi energi.

“ITPLN adalah satu-satunya kampus yang fokus pada transisi energi. Visi kami menjadi perguruan tinggi berkelas internasional yang unggul di bidang energi dan penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan,” kata Syamsir.

Untuk mendukung visi tersebut, ITPLN aktif menjalin kerja sama riset dengan berbagai pihak. Syamsir juga menyinggung keterlibatan peneliti dari lingkungan PLN yang selama ini belum memiliki jalur karier riset permanen.

“Kami mengajak para doktor dari Puslitbang PLN untuk mengajar di ITPLN, karena di sini ada jalur karier untuk peneliti. Kami menyebut diri kami sebagai applied university,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BBSP KEBTKE, Trois Dilisusendi menekankan pentingnya kolaborasi dalam penguatan fungsi pengawasan dan pengujian kelistrikan, khususnya di daerah.

Ia mengungkapkan, BBSP KEBTKE saat ini membutuhkan sekitar 450 personel untuk pengawasan dan monitoring proyek kelistrikan pedesaan. Namun, kapasitas yang tersedia baru sekitar 10 persen.

“Kami sebenarnya sangat membutuhkan SDM untuk pengawasan monitoring di wilayah pedesaan. Mungkin ini bisa dihire dari ITPLN melalui programagang. Pengawasan lisdes ini ini penting agar tidak terjadi kelebihan bayar dan potensi temuan dari BPK, BPKP, atau aparat penegak hukum,” kata Trois.

Menurutnya, pengawasan teknis seperti pengukuran kapasitas jaringan, panjang jaringan, hingga akurasi titik konstruksi masih menjadi tantangan besar di lapangan. Karena itu, keterlibatan akademisi dan mahasiswa dinilai strategis untuk memperkuat aspek teknis sekaligus tata kelola.

“Kolaborasi ini penting agar semua berjalan akurat, transparan, dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” imbuhnya.

Dari sisi pengujian teknologi, Koordinator Kelompok Pengujian Ketenagalistrikan BBSP KEBTKE Slamet menyebut pihaknya telah lama mengembangkan fasilitas pengujian kendaraan listrik (EV), baik sepeda motor listrik maupun mobil listrik.

“Vehicle test ini sudah kami jalankan sejak 2003. Sekarang kami juga mengembangkan pengujian untuk motor listrik dan mobil listrik, termasuk desain e-car,” kata Slamet.

BBSP KEBTKE juga, ungkapnya, memiliki fasilitas uji solar charge controller untuk mendukung pengujian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), guna memastikan ketahanan dan umur pakai komponen. Selain itu, BBSP KEBTKE tengah menyiapkan standar kunci untuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) seiring meningkatnya populasi kendaraan listrik di Indonesia.

“Trip vehicle yang kami miliki saat ini masih menjadi salah satu yang bisa dimanfaatkan bersama untuk adaptasi generasi berikutnya,” kata Slamet.(RA)