JAKARTA – Indonesia mulai mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang potensinya melimpah, mulai dari tenaga surya, panas bumi, hingga biomassa. Pemerintah menilai pemanfaatan sumber-sumber energi tersebut perlu dioptimalkan untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong transisi menuju energi yang lebih bersih.

Komitmen tersebut ditegaskan Presiden RI Prabowo Subianto saat menugaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Satgas Percepatan Transisi Energi. Presiden Prabowo menempatkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar serta program konversi motor listrik sebagai fokus percepatan dalam jangka pendek.

“Kita sudah punya niat untuk swasembada energi, yang kita yakin akan tercapai dalam 4 tahun. Target ini tentunya memerlukan upaya keras dan percepatan dengan mengoptimalkan sumber-sumber energi alternatif yang kita miliki. Dengan akselerasi ini kita yakin permasalah energi ini dapat terselesaikan,” ujar Presiden Prabowo pada acara Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Danantara Indonesia, Rabu (11/3).

Surya Darma, Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia (Indonesia Center for Renewable Energy Studies/ICRES), menilai langkah Pemerintah untuk mengakselerasi EBT dan menargetkan swasembada energi dalam 4 tahun memang patut diapresiasi. Namun, kata dia, ini adalah langkah yang seharusnya sudah menjadi prioritas utama sejak satu dekade lalu.

“Mengingat Indonesia memiliki cadangan geothermal terbesar kedua di dunia serta potensi surya dan biomassa yang melimpah, ketergantungan kita pada energi fosil—terutama diesel dan batu bara—seharusnya sudah mulai terkikis jauh sebelum krisis energi global menghantam. Pembangunan PLTS 100 GW dan konversi energi bukan lagi sekadar pilihan hijau, melainkan keharusan mutlak untuk menjaga kedaulatan nasional agar tidak terus didikte oleh fluktuasi harga komoditas dunia,” ujar Surya Darma, kepada Dunia Energi.

Diharapkan komitmen di bawah arahan Presiden Prabowo dan Satgas Percepatan Transisi Energi ini tidak lagi terjebak pada kendala birokrasi klasik. Publik menunggu bukti nyata bahwa melimpahnya kekayaan alam kita benar-benar dikonversi menjadi ketahanan energi yang mandiri, bersih, dan terjangkau bagi seluruh rakyat.

Menurut Surya Darma, meskipun Indonesia baru saja mengumumkan target ambisius 100 GW surya, beberapa negara telah menunjukkan bahwa percepatan ini bisa dilakukan lebih awal dan lebih agresif.

“Saat ini Cina menjadi pemimpin dunia yang tak tertandingi dalam percepatan pelaksanaan transisi energi. Di paruh pertama tahun 2025 saja, Cina memasang kapasitas surya lebih dari dua kali lipat gabungan seluruh dunia. Cina membuktikan bahwa skalabilitas massal adalah kunci untuk menekan harga energi,” ungkapnya.

Surya Darma menyebut bahwa di level ASEAN Vietnam adalah pemimpin dalam kapasitas tenaga surya dan angin. Melalui kebijakan Feed-in Tariff yang agresif beberapa tahun lalu, mereka berhasil memasang lebih dari 16 GW surya hanya dalam waktu singkat, jauh melampaui capaian Indonesia saat ini. Namun, mereka kini menghadapi tantangan modernisasi jaringan (grid) untuk menampung energi tersebut.

Di sisi lain, India mencatatkan pertumbuhan tercepat kedua setelah Cina. Fokus mereka pada proyek surya skala besar (utility-scale) telah membuat harga listrik EBT di sana menjadi salah satu yang termurah di dunia, memperkuat ketahanan energi mereka tanpa bergantung sepenuhnya pada impor fosil.

Seperti Indonesia, menurut Surya Darma Filipina sangat bergantung pada batu bara, namun mereka lebih progresif dalam membuka pasar bagi investasi asing di sektor EBT (hingga 100% kepemilikan asing). Mereka juga menargetkan bauran EBT sebesar 35% pada 2030, dengan pemanfaatan panas bumi yang bersaing ketat dengan kita.

Surya Darma beranggapan bahwa secara umum Indonesia memiliki ambisi politik yang kuat namun eksekusi yang masih tertinggal. Sementara Vietnam dan India sudah memetik hasil dari kebijakan insentif mereka, Indonesia baru mulai menyederhanakan regulasi dan menetapkan target besar.

“Tantangan utama kita dibandingkan negara-negara tersebut adalah ketergantungan pada subsidi batu bara dan migas yang membuat proyek EBT sulit bersaing secara finansial,” ujar Surya Darma.(RA)