JAKARTA – Agresifitas pemerintah dalam mengejar produksi migas mendapatkan sambutan positif dari para pelaku usaha dengan pertumbuhan signifikan minat investasi di tanah air. Salah satu indikatornya adalah melonjaknya pengajuan joint study dari para pelaku usaha.

Rikky Rahmat Firdaus, Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), mengungkapkan salah satu strategi SKK Migas adalah menjemput bola dengan menyediakan data komperehensif tentang potensi wilayah kepada calon investor jauh-jauh hari.

“Tahun ini strategi kami biasanya KKKS dapatkan data awal lakukan joint study yang akhirnya yakin dan berani memasukan proposal pneawaran. Kami catat ada peningkatan joint study secara masif untuk pastikan wilayah kerja yang diambil sesuai minat dan hasilnya nanti. Tahun lalu ada sekitar 30 an Join study. Masuk januari sudah 3-5 pengajuan,” kata Rikky dalam diskusi DETalk bertajuk “Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional, Asa Mengejar Produksi Satu Juta Barel” yang digelar Dunia Energi, Rabu (4/2).

Semula pemerintah hanya menyiapkan setidaknya ada 65 wilayah potensial untuk ditawarkan kepada pelaku usaha namun berkat koodinasi dan kerjasama lintas lembaga kementerian termasuk pemerintah daerah jumlah wilayah potensial untuk jadi objek joint study bertambah signifikan.

“Mula-mula ada 65, lalu Badan Geologi, Pusdatin, kementerian/lembaga bersama SKK Migas, lalu tim ahli migas, mulai membuatkan usulan daerah yang pantas dan layak untuk ditawarkan. Ini bergerak terus angkanya dari 65, 75 lalu ke 110. Jadi kita sangat ingin menjaring KKKS,potential investor untuk mengambil porsi-porsi joint study,” jelas Rikky.

SKK Migas juga mendorong undeveloped discovery statusnya dapat ditingkatkan melalui penetapan status eksplorasi (PSE). Hingga akhir tahun 2025 total ada 301 struktur terdiri dari 79 sudah PSE dengan potensi 259 MMBO dan gas 3,9 TCF. Serta yang belum PSE 189 struktur dengan potensi 1.091 MMBO dan gas 8,3 TCF sehingga total undeveloped discovery saat ini 270 struktur.

Sementara itu, Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, menyatakan ekosistem yang baik sangat dibutuhkan untuk bisa membantu mengejar target produksi yang sudah ditetapkan.

“Dari sisi itu maka kita akan dorong terus-menerus bagaimana menciptakan ekosistem yang baik di hulu utamanya,” kata Sugeng.

Perbaikan ekosistem ini kata dia diwujudkan dengan mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Migas (RUU Migas). Menurut Sugeng satu poin utama yang kini sedang difinalisasi adalah keberadaan Badan Usaha Khusus (BUK). “RUU Migas ini akan segera kita tuntaskan. Isu utamanya pertama adalah badan pengelola di hulu. Karena mahkamah konstitusi hanya menggaris bawahi berupa badan usaha khusus. Jadi ditekankan sebagai badan usaha,” kata Sugeng.

Whisnu Bahriansyah, Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Subholding Upstream Pertamina, menilai perubahan signifikan dari sisi iklim berinvestasi sektor hulu migas sangat dirasakan pelaku usaha. Pertamina misalnya sudah mendapatkan insentif untuk pengelolaan lapangan-lapangan tua-nya sehingga menjadi layak secara ekonomi untuk dikembangkan.

“Alhamdulillah kami mendapat dukungan yang sangat baik dan sangat tinggi dari pemerintah, dari SKK Migas, dari kementerian, sehingga kemudian di tahun 2025 kami mendapatkan lima fiscal incentive yang ini diharapkan meningkatkan keekonomian lapangan-lapangan yang sudah cukup major, sehingga produksinya bisa dinaikkan tanpa terhalang masalah keekonomian,” jelas Whisnu. (RI)