JAKARTA – PT Pertamina New and Renewable Energy (NRE) menyatakan berminat mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), sejalan dengan Kebijakan Energi nlNasional.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 telah secara eksplisit memasukkan rencana pembangunan dua unit PLTN dengan total kapasitas 500 MW, yang akan dibangun di Sumatera dan Kalimantan, dengan target operasi bertahap pada tahun 2032 dan 2033.

“Kami ingin selalu berkontribusi, apalagi kami bagian dari energi baru dan terbarukan. Apakah nanti konsorsium dengan PLN atau dengan yang lain tidak ada masalah. Kami pragmatik saja, kita perlu energi yang efisien salah satunya nuklir,” kata John Anis, CEO Pertamina NRE, saat ditemui di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/11/2025).

Dwi Murray, pakar nuklir sekaligus Direktur Utama PT Jawa Satu Power (JSP), menyampaikan nuklir menjadi energi yang reliable di masa depan.

“Untuk modal pendanaan, option-nya banyak, dari swasta bisa, join venture bisa. Capital memang besar, tapi kalau kita melihat longterm-nya ada. Tidak ada yg lebih reliable dari nuklir in the future,” ujarnya.

Indonesia memiliki target ambisius untuk kapasitas nuklir. Wakil Menteri Energi dan Mineral Sumber Daya (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan komitmen ini didukung oleh kerangka hukum yang kuat, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.

“Total kapasitas nuklir ditargetkan mencapai 44 gigawatt (GW) pada tahun 2060,” ujar Yuliot di Jakarta, Senin (27/10).

Kapasitas tersebut akan dibagi menjadi 35 GW untuk pasokan listrik dan 9 GW untuk produksi hidrogen.

Dengan target tersebut, pemerintah memproyeksikan porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional dapat mencapai lima persen pada tahun 2030, dan meningkat signifikan menjadi 11 persen pada tahun 2060.

Tantangan utama dalam pengembangan energi nuklir adalah dari sisi pembiayaan dan waktu konstruksi.

Menurut data ESDM, pembangunan satu unit PLTN diperkirakan membutuhkan biaya investasi sekitar US$ 3,8 miliar, dengan periode konstruksi yang memakan waktu empat hingga lima tahun.

Selain tantangan finansial, pemerintah juga menyadari adanya kekhawatiran publik terhadap risiko bencana.

Nantinya , seluruh proyek akan diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan berkoordinasi dengan mitra internasional untuk memastikan pemenuhan standar keselamatan global.(RA)