JAKARTA – Dua kapal PT Pertamina International Shipping (PIS) hingga kini masih berada di selat Hormuz, wilayah Iran yang menjadi salah satu pusat konflik antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel. Pemerintah maupun Pertamina memang memastikan keamanan dari para kru kapal serta aset berupa minyak mentah yang diangkut, tapi yang jadi pertanyaaan kenapa terkesan sulit dua kapal Pertamina keluar dari zona berbahaya tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima Dunia Energi, ternyata ada sedikit sentimen negatif dari Iran terhadap Indonesia yang ikut bergabung dengan Board of Piece (BoP) bentukan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang berdampak proses membuka jalur pelayaran yang aman di Hormuz.

Dari informasi tersebut diketahui selama ini para pelaut Pertamina khususnya kapal-kapal berbendera Indonesia selalu diberikan kemudahan dan kepastian keamanan untuk berlayar melewati berbagai wilayah perairan yang dikenal berbahaya. Namun hal itu tidak terjadi kali ini.

Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) mengungkapkan keselamatan kru dan kargo kapal menjadi perhatian utama perusahaan. Pertamina kata dia terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terutama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mencari jalan keluar terbaik sehingga dua kapalnya bisa berlayar menjauh dari zona berbahaya.

“Yang menjadi concern kami yang utama adalah keselamatan para kru dan keselamatan kargo kami. Tentunya kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, dari Kementerian Luar Negeri, dari semua pihak, dan kita juga mendorong supaya tentunya bersama-sama situasi di sana semakin baik sehingga kargo-kargo kita bisa kemudian beroperasi dan melewati lokasi itu dengan baik,” kata Simon di kantor BPH Migas, Kamis (12/3).

Dua kapal Pertamina yang masih ada di Hormuz adalah Kapal Gamsunoro dan Pride. Untuk Gamsunoro mengangkut kargo bukan untuk pasar Indonesia. Sementara Pertamina Pride memang mengangkut kargo minyak mentah untuk ke Indonesia.

Himahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI), mengungkapkan jika memang salah satu penyebab kapal Pertamina sulit menuju ke wilayah perairan aman atau keluar dari wilayah Hormuz ada kaitannya dengan politik luar negeri Indonesia, maka pemerintah bisa mempertimbangkan untuk keluar dari BoP.

“Soalnya Iran mungkin menganggap di BoP kan ada Trump dan Nethanyahu. Sekarang pilihan bagi pemerintah adalah apakah sangat perlu minyak? Kalau sangat perlu harus keluar (dari BoP),” kata Hikmahanto kepada Dunia Energi.

Menurut Hikmahanto, pemerintah harus segera bertindak menentukan pilihan dan mengambil kebijakan strategis yang mengedepankan kepentingan rakyat dalam hal ini. Karena tekanan yang diberikan oleh Iran juga tidak main-main kepada negara-negara yang punya kepentingan dengan kondisi keamanan pelayaran di selat Hormuz, dengan mempersilahkan kapal – kapal pembawa minyak dan gas lewat namun dengan syarat mengusir Duta Besar Amerika atau Israel di negara mereka.

“Kalau tidak perlu minyak ya bisa saja tetap (di BoP) tapi kapan Pertamina tidak dapat keluar. Ini masih bagus karena menurut Garda Revolusi Iran bagi negara yang mau tankernya diloloskan harus usir Dubes AS dan Israel di negaranya,” ujar Hikmahanto. (RI)