JAKARTA – Pemerintah siap menambah jumlah sub penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Indonesia, terutama wilayah yang sudah menjadi sasaran penerapan BBM satu harga.

M Fanshurullah Asa, Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas), mengatakan kebijakan sub penyalur BBM adalah salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan BBM pada daerah terpencil yang selama ini belum tersorot pemerintah. Dengan kebijakan pembangunan sub penyalur maka Program BBM Satu Harga dapat tercapai dengan maksimal.

“Sub penyalur yang sudah diresmikan ada di Selayar dan di tiga lokasi pada tiga distrik di Kabupaten Asmat. Selanjutnya sub penyalur yang sudah siap untuk diresmikan terdapat di Gorontalo, dan yang mengajukan kepada BPH Migas ada 170 lokasi di 20 kabupaten,” kata Fanshurullah, Senin (26/2).

Sub penyalur merupakan badan usaha khusus yang dibentuk dan berfungsi seperti pengecer biasa, akan tetapi proses pembentukannya didasarkan pada peraturan yang berlaku. Serta tentu harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu sehingga keberadaan pengecer ini dapat diawasi dan dikontrol demi memberikan kepastian penyediaan dan pendistribusian BBM di daerah terpencil.

Keberadaan sub penyalur diharapkan bisa meminimalisir potensi penyelewengan penyaluran BBM satu harga yang dikeluhkan masyarakat. Untuk itu pemerintah merespon dengan rencana penambahan sub penyalur lainnya.

“Kita memiliki 22 ribu desa. Artinya jika setiap desa terdapat sub penyalur maka ini akan sangat luar biasa. Kemudian jika di luar daerah 3T terdapat sekitar 85 ribu desa,” kata Fanshurullah.

Penerapan satu desa satu sub penyalur sangat membutuhkan peran pemerintah daerah karena sangat vital, sehingga harus memberikan izin lokasi yang strategis. Peran BPH Migas nantinya akan mengatur mengenai model dan standar untuk membuka dan menjadi sub penyalur.

Dalam kajian BPH Migas untuk jadi sub penyalur membutuhkan biaya Rp10 juta-Rp100 juta.  Nantinya kontribusi Pemda bisa tidak berupa dana atau uang, namun bisa juga berupa pembebasan lahan dan perizinan yang cepat.

Oesman Sapta Odang, Ketua DPD RI, mengungkapkan ide sub penyalur baik dalam medukung upaya pemerataan energi, BPH Migas diminta bersinergi dengan stakeholder lainnya.

“Karena faktor penunjang bagi masyarakat daerah itu adalah beras, gula, dan BBM. Ini perlu salah satu kita prioritaskan yang mana dulu yang BBM dulu. Nanti kalau BBM sudah baru beras, baru gula pelan-pelan kita kejar ini,” kata Oesman.(RI)