JAKARTA – Rencana penggabungan tiga unit bisnis PT Pertamina (Persero), yakni PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Pertamina International Shipping (PIS) dan juga PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) ternyata juga menyita perhatian Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang merupakan Kementerian teknis kegiatan operasi Pertamina.

Bahlil berharap jika terealisasi, Pertamina harus bisa meningkatkan kapasitas dan kualitasnya. “Kami pemerintah hanya mensupport apa yang terbaik untuk Pertamina. Karena sekali lagi Pertamina ini adalah simbol daripada kehadiran negara. Pertamina ini milik negara. Dan kita ingin Pertamina ke depan harus menjadi perusahaan yang profesional,” ujar Bahlil akhir pekan lalu di Jakarta.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa rencana tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Pertamina dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

“Aksi korporasi itu kan adalah hak produktif daripada Pertamina Danantara. Jadi silahkan saja. Karena itu adalah domain dari mereka. Aksi korporasi itu sesuatu hal yang biasa,” kata Bahlil.

Menurut dia, selama Pertamina menilai langkah tersebut yang terbaik untuk meningkatkan pelayanan, produktivitas, serta kinerja perusahaan, maka pemerintah hanya akan memberikan dukungan.

Sebelumnya, Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menjelaskan pada dasarnya, penggabungan tiga anak usaha itu untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar sejalan dengan arah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Dia menuturkan, salah satu subholding yang paling berdampak terhadap kondisi global sekarang adalah KPI, lantaran permintaan akan minyak menurun sementara produksi kilang meningkat disertai banyaknya pembangunan kilang baru.

Kondisi tersebut akan membuat margin kilang menjadi sedikit yang akan berpengaruh pada bottom line perusahaan.

“Dengan demikian, supaya lebih efektif memang ada beberapa kajian di kita untuk menggabungkan antara Kilang, Pertamina International Shipping dan Pertamina Patra Niaga,” tegas Simon usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, dikutip Jumat (12/9). (RI)