Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya melantik dan mengambil sumpah Laode Sulaeman sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Jumat (29/8). Posisi tersebut sebelumnya telah berbulan-bulan kosong sejak Februari 2025. Pada saat pelantikan itu, Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar tersebut meminta Laode untuk segera berkoordinasi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk menyelaraskan upaya peningkatan lifting migas.

Apa itu lifting migas? Lifting adalah proses penyerahan minyak atau gas bumi dari produsen – yakni Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) — kepada pembeli. Pada proses inilah penerimaan negara dari kegiatan hulu migas terealisasi. Lifting migas menjadi tolak ukur utama kinerja industri hulu migas karena langsung mempengaruhi penerimaan negara.

SKK Migas mengawasi lifting pada 237 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengawasan lifting dilakukan bersama Pengawas Lifting SKK Migas, KKKS, dan pembeli yang biasanya diwakilkan oleh surveyor. Untuk lifting minyak dan kondensat dengan kapal, pengawasan dilakukan di setiap pengapalan di terminal. Sedangkan pengawasan lifting gas melalui pipa dilakukan pada setiap akhir bulan pukul 24.00 di titik penyerahan.

Khusus untuk lifting minyak, SKK Migas tidak hanya mengatur minyak bagian negara, tetapi juga mengatur minyak yang menjadi bagian KKKS. Untuk mempermudah pengelolaan, SKK Migas membentuk Forum Shipping Coordination Meeting (Shipcoord) yang rutin diselenggarakan setiap minggu yang berfungsi mengatur jadwal lifting seluruh minyak yang diproduksi di Indonesia.

Penetapan target atau asumsi dasar lifting migas dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM bersama dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Sementara itu, SKK Migas bertugas mengoptimalkan dan mengawasi realisasi lifting migas sesuai target yang ditetapkan tersebut. Perkiraan lifting dan produksi migas menjadi indikator asumsi makro dan menentukan jumlah anggaran dalam postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sayangnya, angka lifting yang keluar setiap tahun terkesan tidak realistis jika dibandingkan dengan kondisi sumur-sumur migas di Tanah Air yang mayoritas sudah mature. Sementara itu, dari informasi KKKS hampir tidak ada yang menunjukan tanda peningkatan produksi dan lifting migas setiap tahun bahkan sebaliknya produksi minyak dan gas bumi berpotensi turun karena penurunan alamiah (natural declining).

Pencapaian lifting di masa mendatang kian riskan karena cadangan yang  ada telah dikuras dengan kecepatan maksimum. Padahal, cadangan migas yang saat ini dimiliki Indonesia sangat tipis. Cadangan minyak Indonesia hanya 0,3% dari cadangan dunia atau sekitar 3,6 miliar barel. Jumlahnya 1/100 dari Venezuela yang memiliki cadangan sekira 300 miliar barel. Sementara cadangan gas Indonesia lebih baik dari minyak sebesar 104,25 triliun kaki kubik hanya sekitar 1,7% dari total cadangan gas dunia.

Dalam kondisi yang sangat terbatas, tentu saja beban di pundak Laode Sulaeman akan untuk menggenjot angka lifting semakin berat. Namun, bukan berarti angka lifting tersebut mustahil untuk dicapai.

Dirjen Migas pada tahap awal dapat memperkuat beberapa langkah strategis yang telah diambil SKK Migas dalam meningkatkan eksplorasi migas. Di antaranya, studi eksplorasi diarahkan untuk menemukan cadangan baru yang dapat segera dikembangkan menjadi lapangan produksi. SKK Migas dan KKKS pada2024 telah melakukan survei seismik 2D sepanjang sekitar 48.500 km, survei 3D seluas sekitar 10.000 km persegi, serta aktivitas full tensor gradiometry seluas sekitar 250.000 km persegi.

SKK Migas telah meningkatkan pengeboran sumur eksplorasi. Pada 2024, target pengeboran sumur eksplorasi mencapai 925 sumur. Angka itu akan terus meningkat menjadi lebih dari 1.000 sumur eksplorasi pada tahun berikutnya.

Selain itu, SKK Migas telah melakukan perbaikan ketentuan kontrak bagi hasil Gross Split untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. Ketentuan skema kontrak bagi hasil Gross Split (New PSC Gross Split) kemudian diatur melalui Peraturan Menteri ESDM No 13/2024. Skema baru ini dapat menjadi pilihan investor yang berminat berbisnis di Indonesia, selain skema kontrak yang sudah ada yaitu PSC Cost Recovery.

Langkah strategis lain yang dilakukan SKK Migas adalah penyederhanaan izin yang dibutuhkan dalam kegiatan hulu migas di Indonesia. Jika sebelumnya ada sekitar 320 izin yang harus diurus mulai dari tahap survei dan eksplorasi, saat ini sudah menurun menjadi sekitar 140 izin. Namun, meskipun jumlahnya sudah berkurang, KKKS masih mengeluh susah dan lambatnya izin tersebut dapat diperoleh.

Kebijakan yang diambil SKK Migas telah menunjukkan hasil yang baik. Selanjutnya, pemerintah perlu memperkuatnya dengan melahirkan kebijakan yang dapat menopang berbagai upaya untuk menaikkan lifting. Misalnya mendorong KKKS melakukan eksplorasi cadangan baru, optimalisasi produksi lapangan lama dengan metode Enhanced Oil Recovery (EOR) dan revitalisasi sumur tua/idle, percepatan pengembangan lapangan baru, peningkatan keandalan fasilitas produksi, dan kerja sama pengelolaan sumur ilegal serta sumur tua dengan BUMD atau koperasi.

Hal ini harus ditopang dengan kebijakan dan regulasi yang mampu mendorong investasi melalui kebijakan fiskal yang lebih menarik dan fleksibilitas skema kontrak untuk investor. Selain itu, pengurusan izin harus dipercepat dan dipermudah. Berilah sektor migas sebuah karpet merah sehingga cadangan-cadangan migas yang terbukti dapat segera dimonetisasi.

Tetapi, ada sebuah anomali yang harus diperhatikan pemerintah. Meskipun investasi di hulu migas terus naik, lifting migas malah menurun. Sebagai contoh kita ambil data investasi hulu migas vs pencapaian lifting periode 2020-2024.

Pada tahun 2020, realisasi investasi hulu migas di Indonesia mencapai USD 10,2 miliar, sementara realisasi lifting migas mencapai 1.682 ribu barel setara minyak per hari (mboepd), atau 99,1% dari target APBN. Angka investasi hulu migas naik mencapai USD 10,7 miliar pada 2021 namun realisasi lifting malah turun menjadi 1.642 mboepd.

Realisasi investasi hulu migas di tahun 2022 mencapai USD 12,3 miliar, melebihi target yang ditetapkan dan menunjukkan pemulihan pasca-pandemi COVID-19. Sayangnya, lifting migas anjlok menjadi 955 mboepd – atau terendah dalam 13 tahun terakhir.

Realisasi investasi hulu migas pada 2023 tetap naik menjadi sekitar USD 13,7 miliar, yang menjadi investasi terbesar dalam delapan tahun terakhir dan melampaui pertumbuhan investasi hulu migas global. Realisasi lifting minyak mencapai 607,5 ribu bph dan gas 964 ribu boepd.

Pada 2024, investasi hulu migas sudah mencapai USD 14,3 miliar namun pencapaian lifting migas tidak mencapai target APBN. Secara kumulatif, realisasi lifting migas pada 2024 adalah 1.558,5 mboepd, lebih rendah dari target 1.668 mboepd.

Target investasi hulu migas Indonesia tahun 2025 adalah lebih dari USD 16 miliar, dengan realisasi hingga semester I 2025 mencapai USD 7,19 miliar. SKK Migas telah menetapkan target lifting migas sebesar 1.610 mboepd. Akankah target ini tercapai? Akan sangat tergantung dari kinerja Dirjen Migas yang baru.