Pola pembangunan nasional sejak era reformasi pada praktiknya tidak pernah berwujud sebagai sebuah pembangunan jangka panjang. Pembangunan dibuat secara bersekat – paling lama dalam 10 tahun – sejalan dengan periode kepemimpinan yang berdasarkan pada hasil pemilihan langsung presiden/wakil presiden setiap lima tahun sekali. Maka, tujuan dan target pembangunan nasional senantiasa berubah dan hampir tidak ditemukan adanya keberlanjutan atau estafet rencana pembangunan dari satu presiden ke presiden selanjutnya.
Model pembangunan seperti itu berlaku di sektor energi dan sumberdaya mineral (ESDM). Kebijakan ESDM pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpegang pada jargon “kedaulatan negara” sehingga berbagai kebijakan yang lahir terkesan memperkuat cengkraman negara atas sumberdaya alam. Namun, karena pemerintahan Indonesia belum benar-benar bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), berbagai kebijakan itu samar-samar dan kerap ditafsirkan sebagai bentuk intrik oligarki baru untuk mengeruk kekayaan mumpung lagi berkuasa ketimbang komitmen pemerintah dalam menjalankan UUD 1945.
Kebijakan ESDM di era pemerintahan Presiden Prabowo tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebijakan teknis untuk memenuhi kebutuhan energi, meningkatkan produksi pertambangan, atau memperbesar penerimaan negara. Kebijakan ESDM merupakan bagian dari konfigurasi ekonomi politik nasional yang mempertemukan kepentingan negara, korporasi, investor asing, elite ekonomi, dan masyarakat dalam memperebutkan akses, kontrol, serta distribusi manfaat dari penguasaan sumber daya alam.
Dalam perspektif ekonomi politik, sumber daya alam bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan juga sumber kekuasaan. Pihak yang menguasai sumber daya energi dan mineral memiliki posisi strategis dalam menentukan arah industrialisasi, investasi, perdagangan, penerimaan negara, dan bahkan orientasi pembangunan nasional.
Oleh karena itu, kebijakan ESDM pemerintahan Prabowo perlu dianalisis melalui pertanyaan mendasar: Apakah penguatan peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam benar-benar memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, atau justru menciptakan konfigurasi baru hubungan antara negara dan kapital yang tetap menempatkan kepentingan korporasi sebagai aktor dominan?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, dalam kondisi tertentu, kelimpahan sumber daya alam dapat menghasilkan ketimpangan penguasaan aset, konsentrasi kekayaan, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan ekonomi terhadap pasar global.
Hilirisasi dan Konsolidasi Kapital: Siapa yang Menguasai Nilai Tambah?
Hilirisasi merupakan salah satu agenda ekonomi utama pemerintahan Prabowo. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia dari negara pengekspor bahan mentah menjadi negara industri berbasis pengolahan sumber daya alam. Secara teoritis, hilirisasi merupakan strategi industrialisasi yang dapat memperkuat nilai tambah domestik, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan penerimaan negara, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Namun, dari perspektif ekonomi politik kritis, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur berdasarkan jumlah smelter yang berhasil dibangun, besarnya realisasi investasi, peningkatan ekspor produk olahan, atau pertumbuhan produksi mineral. Persoalan utamanya adalah struktur kepemilikan dan penguasaan ekonomi di balik proses hilirisasi tersebut.
Dalam industri nikel, misalnya, peningkatan kapasitas pengolahan harus dilihat bersamaan dengan struktur kepemilikan perusahaan, sumber pembiayaan, penguasaan teknologi, ketergantungan terhadap investor asing, serta distribusi keuntungan yang dihasilkan.
Di sinilah muncul persoalan yang dapat disebut sebagai paradoks hilirisasi: Indonesia berhasil meningkatkan aktivitas pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, tetapi belum tentu berhasil menguasai keseluruhan rantai nilai industri. Dengan kata lain, hilirisasi dapat menghasilkan industrialisasi tanpa sepenuhnya menghasilkan kedaulatan industri.
Ada beberapa persoalan ekonomi politik yang perlu dikritisi. Pertama, konsentrasi kepemilikan. Sejauh ini, industri pengolahan belum memberikan ruang yang memadai bagi BUMN, perusahaan nasional, dan pelaku ekonomi daerah. Kedua, hilirisasi masih bergantungan pada pada investasi dan kepentingan modal asing. Indonesia membutuhkan total Rp13.000 triliun hingga Rp13.032,8 triliun (atau sekitar USD 618 miliar) dalam investasi nasional dan hilirisasi untuk periode 2025–2029 guna mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.
Pemerintah menyiapkan roadmap proyek hilirisasi yang mencakup 28 komoditas di 8 sektor utama (di antaranya smelter nikel, aluminium/bauksit, tembaga, oleoresin, hingga ekosistem baterai EV). Per September 2026, realisasi investasi secara keseluruhan telah menembus Rp3.923,2 triliun (terhitung sejak Oktober 2024), dengan realisasi investasi hilirisasi Semester I 2026 mencapai Rp300,1 triliun yang didominasi oleh sektor mineral.
Modal dari investor luar negeri masih menjadi pendorong terbesar khusus di sektor hilirisasi. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, porsi Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang sekitar 73,5% dari total investasi hilirisasi sepanjang 2025. Negara penyumbang modal asing terbesar ke Indonesia didominasi oleh Singapura, Hong Kong, Tiongkok, Malaysia, dan Jepang.
Ketiga, ketergantungan teknologi. Dalam hilirisasi, perlu ada pertanyaan apakah Indonesia sedang membangun kemampuan teknologi sendiri atau sekadar menjadi lokasi produksi perusahaan global. Penguasaan teknologi hilirisasi di Indonesia saat ini masih berada dalam fase transisi menuju kemandirian, di mana operasional smelter dasar (midstream) sudah berjalan tetapi teknologi pengolahan lanjutan (downstream dan advanced material) masih bergantung pada alih teknologi dari mitra asing.
Indonesia telah memiliki ekosistem operasi untuk teknologi pirometalurgi seperti Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) guna memproduksi Nickel Pig Iron (NPI) dan feronikel, serta teknologi hidrometalurgi High-Pressure Acid Leach (HPAL) untuk menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP). Namun, kepemilikan paten dan rancang bangun mesin utamanya masih didominasi perusahaan multinasional. Sementara itu, penguasaan teknologi domestik untuk mengubah produk antara menjadi material maju seperti prekursor baterai, katoda, hingga semikonduktor dan logam tanah jarang masih terbatas sehingga sangat membutuhkan transfer teknologi.
Ketiga persoalan tersebut di atas masih eksis dalam proses hilirisasi sehingga akan memunculkan pertanyaan terkait dengan distribusi keuntungan: Apakah peningkatan nilai tambah benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penerimaan negara secara proporsional? Kritik ini bukan berarti investasi asing harus ditolak. Sebaliknya, investasi harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional, dengan memastikan adanya transfer teknologi, peningkatan kapasitas industri domestik, dan distribusi manfaat yang adil. Dengan demikian, hilirisasi harus bergerak dari sekadar strategi peningkatan nilai tambah komoditas menuju strategi penguasaan struktur industri nasional.
Negara dan Korporasi: Antara Penguasaan SDA vs Kepentingan Kapital
Dalam sistem ekonomi Indonesia, negara memiliki mandat konstitusional untuk menguasai sumber daya alam sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun, penguasaan negara tidak selalu identik dengan penguasaan ekonomi secara substantif.
Negara dapat memiliki kewenangan menerbitkan izin, mengatur produksi, menetapkan kebijakan ekspor, dan memungut penerimaan negara. Akan tetapi, kegiatan ekonomi strategis tetap dapat didominasi korporasi yang memiliki modal, teknologi, infrastruktur, jaringan perdagangan, dan akses terhadap pasar internasional.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo, penguatan peran negara dalam sektor ESDM perlu diuji melalui hubungan antara tiga aktor utama: (1) Negara sebagai regulator, pemilik kewenangan, pemberi izin, pengelola kebijakan fiskal dan industri; (2) Korporasi sebagai investor, pemilik modal, pengelola tambang, industri dan infrastruktur; dan (3) Masyarakat sebagai pemilik hak sosial, tenaga kerja, masyarakat lokal dan penerima manfaat sumber daya.
Dalam relasi kekuasaan dan distribusi manfaat perlu dilihat dengan jeli siapa menentukan kebijakan, menguasai aset, memperoleh keuntungan, dan menanggung risiko atas pembangunan tersebut, Persoalan ekonomi politik muncul ketika relasi antara negara dan korporasi menjadi tidak seimbang. Apabila negara terlalu bergantung pada korporasi untuk pembiayaan, teknologi, dan pengembangan industri, terdapat risiko bahwa kebijakan publik akan semakin dipengaruhi oleh kepentingan investasi.
Dalam kondisi demikian, negara dapat bergeser dari aktor yang mengendalikan arah pembangunan menjadi fasilitator kepentingan akumulasi modal. Hal ini penting dikritisi karena tujuan utama kebijakan ESDM bukanlah menciptakan iklim investasi yang menguntungkan korporasi semata, melainkan memastikan bahwa pengelolaan kekayaan alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Ketidakseimbangan dalam politik ekonomi sumberdaya alam akan berpotensi lahirnya oligarki sumber daya alam yang sebenarnya diorkestrasi oleh Presiden dimana konsentrasi penguasaan aset dan kekayaan pada kelompok ekonomi tertentu. Dalam perspektif oligarki, kekuasaan ekonomi yang terkonsentrasi dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan politik dan arah kebijakan publik. Konsep ini relevan untuk membaca sektor ESDM karena pertambangan dan industri energi merupakan sektor yang membutuhkan modal besar, memiliki hambatan masuk tinggi, serta berkaitan erat dengan perizinan dan kewenangan negara.
Apakah kebijakan sektor ESDM pemerintahan Presiden Prabowo mengarah pada kedaulatan ekonomi? Berdasarkan perspektif ekonomi politik, terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan ESDM pemerintahan Prabowo, yakni:
- Dimensi Kedaulatan Negara yang menjadi indikator kemampuan negara mengendalikan kebijakan strategis. Hal yang perlu dihindari adalah adanya peran negara hanya menjadi fasilitator investasi.
- Dimensi Kedaulatan Industri. Indikatornya adalah penguasaan teknologi dan rantai nilai domestik. Keberhasilan pemerintah dapat diukur dari berkurangnya ketergantungan terhadap modal dan teknologi asing.
- Dimensi Demokratisasi Ekonomi. Indikatornya adalah pemerataan kepemilikan dan kesempatan usaha. Keberhasilan kebijakan pemerintah harus menghilangkan konsentrasi kekayaan pada oligarki.
- Dimensi Keadilan Fiskal yang ditentukan oleh penerimaan negara dan daerah yang optimal. Keberhasilan kebijakan pemerintah adalah kemampuan menekan kebocoran penerimaan dan ketimpangan distribusi.
- Dimensi Keadilan Sosial. Indikatornya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Efektivitas kebijakan pemerintah ditentukan oleh keberpihakannya terhadap masyarakat yang menanggung dampak ekstraksi.
- Dimensi Kedaulatan Energi. Indikatornya dapat dilihat pada diversifikasi energi dan penguasaan teknologi. Salah satu kesuksesan kebijakan ini adalah adanya roadmap yang jelas dan pencapaian yang signifikan terhadap transisi energi dan melepaskan ketergantungan terhadap energi fosil.
Dari dimensi dan indikator tersebut di atas, dapat terlihat bahwa tantangan terbesar pemerintahan Presiden Prabowo bukan semata-mata meningkatkan produksi dan investasi sektor ESDM, melainkan melakukan perubahan struktur ekonomi politik yang selama ini menentukan siapa yang menguasai dan menikmati kekayaan sumber daya alam Indonesia.
Kita Mau Kemana?
Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi yang sesungguhnya, pemerintah perlu mengambil langkah transformasi melalui enam agenda strategis. Pertama, demokratisasi penguasaan sumber daya alam. Mencegah konsentrasi penguasaan aset dan memperluas partisipasi BUMN, perusahaan nasional, koperasi, serta masyarakat lokal.
Kedua, reformasi hubungan negara dan korporasi. Memperkuat independensi regulator, transparansi perizinan, pengawasan investasi, dan pencegahan konflik kepentingan. Ketiga, penguasaan teknologi nasional. Meningkatkan investasi riset, pengembangan teknologi pengolahan mineral, dan kapasitas industri manufaktur.
Keempat, reformasi distribusi manfaat ekonomi. Memastikan keuntungan sumber daya alam dinikmati secara proporsional oleh negara, daerah, pekerja, dan masyarakat. Kelima, transisi energi yang berkeadilan. Mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil tanpa mengabaikan pekerja dan daerah yang selama ini bergantung pada industri tersebut. Keenam, penguatan kedaulatan fiskal. Memastikan penerimaan negara dari sektor ESDM digunakan untuk membangun fondasi ekonomi jangka panjang.
Dari perspektif ekonomi politik, kebijakan ESDM pemerintahan Prabowo Subianto memperlihatkan sebuah agenda besar untuk memperkuat peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan membangun industrialisasi nasional. Namun, penguatan peran negara belum tentu secara otomatis menghasilkan kedaulatan ekonomi. Tanpa perubahan struktur kepemilikan, penguasaan teknologi, distribusi keuntungan, dan relasi kekuasaan antara negara dengan korporasi, kebijakan hilirisasi berpotensi hanya mengubah bentuk ketergantungan ekonomi Indonesia.
Indonesia mungkin tidak lagi sekadar mengekspor bijih nikel, batu bara, atau mineral mentah. Akan tetapi, apabila penguasaan modal, teknologi, pasar, dan keuntungan strategis masih terkonsentrasi pada kelompok ekonomi tertentu, maka substansi ketergantungan tersebut belum sepenuhnya berubah.
Di sinilah letak persoalan fundamental kebijakan ESDM: Apakah negara sedang membangun ekonomi nasional yang berdaulat, atau sedang memfasilitasi akumulasi kapital melalui eksploitasi sumber daya alam? Pertanyaan ini harus menjadi landasan evaluasi terhadap seluruh agenda swasembada energi, hilirisasi mineral, dan industrialisasi nasional.
Pemerintahan Prabowo dengan kekuasaan yang semakin sentralistik memang memiliki peluang untuk menjadikan sektor ESDM sebagai instrumen transformasi ekonomi nasional. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila negara mampu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan akumulasi modal, memperkuat penguasaan teknologi nasional, mencegah konsentrasi kekayaan, serta memastikan distribusi manfaat sumber daya alam secara adil.
Pada akhirnya, persoalan utama sektor ESDM bukan hanya siapa yang memiliki tambang, siapa yang membangun smelter, atau siapa yang menguasai produksi energi. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah siapa yang mengendalikan keputusan ekonomi, siapa yang menikmati keuntungan, dan siapa yang menanggung biaya sosial serta ekologis dari pengelolaan kekayaan alam Indonesia.




Komentar Terbaru