SURABAYA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sejauh ini sudah ada pengalihan Participating Interest (PI) 10% telah bagi 13 Wilayah Kerja (WK) dengan melibatkan 14 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola, antara lain meliputi WK Offshore North West Java (ONWJ) yang disetujui pada 17 Mei 2018, WK Sanga Sanga pada 22 Januari 2025, serta WK Bentu pada 19 Mei 2026.

Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, Sekretaris Direktorat Jenderal Migas, pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) Tahun 2026 mengapresiasi penyelenggaraan agenda forum konsolidasi daerah penghasil migas ini sebagai langkah strategis guna menyelaraskan manfaat industri hulu migas bagi kesejahteraan masyarakat daerah dan ketahanan energi nasional.

“Mengawal hak daerah perlu disertai pemahaman atas kewajiban, penguatan kelembagaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya alam. Kita ingin keikutsertaan daerah menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya berhenti pada proses pengalihan hak,” ungkap Rizwi dalam keterangannya, Jumat (20/11).

Meski capaian tersebut patut diapresiasi, Rizwi menekankan bahwa keberhasilan pengalihan hak harus dilanjutkan dengan pengelolaan BUMD yang profesional, transparan, dan akuntabel, terutama dalam hal pencatatan akuntansi, pelaporan, audit, transparansi data lifting dan biaya operasi, serta mitigasi risiko usaha.

“Tadi Pak Sekjen ADPMET sempat menyampaikan usulan terkait dengan RUU Migas, termasuk dalam kaitannya dengan PI 10% ini. Saya sangat mendukung apabila rencana ini dapat direalisasikan dengan membahasnya bersama DPR, karena RUU Migas saat ini merupakan inisiatif dari DPR,” pungkas Rizwi.

Di samping isu PI 10%, Rizwi turut menegaskan komitmen Pemerintah dalam mengawal implementasi Domestic Market Obligation (DMO) guna menjamin pasokan energi domestik dan memperkuat peran rantai pasok BUMD di daerah.

“DMO adalah kewajiban kontraktor untuk memenuhi kebutuhan minyak dan gas bumi dalam negeri. Ini merupakan bagian dari amanat Kontrak Kerja Sama untuk menjaga ketahanan energi nasional. Pemerintah memastikan bahwa produksi migas kita pertama-tama diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum diekspor,” jelas Rizwi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan nanti dapat ditindaklanjuti bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMD, dan pelaku usaha migas. Kesepahaman dalam forum ini perlu diterjemahkan menjadi rencana kerja yang jelas dan terukur, dengan tanggung jawab dan langkah pelaksanaan yang dapat dipantau.