JAKARTA – Perdebatan soal relokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) bukan sekadar soal satwa. Bagi Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), wacana itu adalah pintu masuk untuk melemahkan perlindungan kawasan.

Jatam menilai, gagasan relokasi yang dilontarkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dengan dalih mitigasi risiko bencana, muncul di saat yang janggal: hanya berselang beberapa bulan setelah pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 pada Februari 2026 yang menetapkan hampir seluruh daratan dan perairan Provinsi Banten sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Hasilnya, TNUK kini berdiri sebagai enklave yang terkepung rapat oleh zona ekstraktif dari segala penjuru — daratan sekitar maupun perairan strategis di Selat Sunda dan Samudra Hindia.

Pemerintah berulang kali menegaskan WUP di sekitar Ujung Kulon bukanlah izin tambang langsung dan lokasinya berada di luar kawasan konservasi.

Jatam menyebut argumen itu menyesatkan.
Penetapan WUP, kata Jatam, tidak boleh dibaca secara naif sebagai sekadar garis di atas peta, melainkan sebagai instrumen hulu — tahapan legal paling krusial — yang membuka jalan bagi lahirnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kemudian hari.

Dalam tata kelola sumber daya alam, proyek ekstraktif selalu berproses sistematis: identifikasi potensi, pemetaan wilayah, legalisasi WUP, hingga obral izin operasional. WUP adalah fondasi hukum yang memberi legitimasi bagi negara untuk mengundang dan memuluskan modal masuk ke suatu kawasan.

Berdasarkan data Geoportal Minerba, peta Geomigas ESDM, serta dokumen resmi pemerintah, bentang wilayah di sekitar Ujung Kulon saat ini telah dikelilingi berbagai aktivitas dan prospek eksploitasi.

Di koridor timur laut TNUK, tercatat IUP PT Rajawali Octorys Sundari untuk andesit seluas 84,7 hektar serta IUP PT Batara Chaka Lestari untuk batu gamping seluas 22,7 hektar. Data Minerba juga mengonfirmasi adanya potensi cadangan emas dan perak di wilayah timur kawasan.

Di sisi perairan, peta Geomigas ESDM memperlihatkan keberadaan Cekungan Migas Ujung Kulon, di mana sebagian besar perairan hingga daratan sekitar TNUK masuk ke dalam Area Studi Bersama (Joint Study Area) Forearc Sumatra Offshore yang dikaitkan dengan Komodo Energy.

Joint Study serupa yang dilakukan beberapa universitas untuk memberi rekomendasi kepada Komite Eksplorasi Nasional (KEN) bahkan telah menyebutkan rencana survei umum Ujung Kulon Basin Forearc sebagai target eksplorasi migas sejak 2019. Setidaknya terdapat tiga target eksplorasi yang hendak disurvei yakni carbonate buildup, unconventional play, dan hydrate gas.

Secara historis, terdapat lelang Wilayah Kerja (WK) Migas Ujung Kulon yang mencakup daratan dan lepas pantai Banten yang dimenangkan perusahaan asal Malaysia, M3nergy Berhad, pada 2007, dengan jangka waktu kontrak awal selama 30 tahun hingga 2037. Wilayah kerja itu dioperasikan anak usahanya, M3nergy Gamma Sdn. Bhd.

Pada awal 2016, M3nergy Gamma melakukan pengeboran sumur eksplorasi lepas pantai Cula-1 dengan menunjuk PT Apexindo Pratama Duta Tbk sebagai kontraktor pengeboran menggunakan jack-up rig Soehanah, dengan nilai kontrak sebesar US$5,4 juta. Pengeboran mencapai kedalaman 2.399 meter, tetapi tidak berhasil menemukan hidrokarbon.

Keberadaan sumur Cula-1 menunjukkan kawasan perairan dekat Ujung Kulon tidak hanya pernah menjadi objek studi potensi migas, tetapi juga telah menjadi lokasi aktivitas pengeboran eksplorasi secara nyata.

Kondisi ini diperparah karena Dinas ESDM Provinsi Banten telah mengidentifikasi wilayah Pandeglang sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral logam, termasuk emas dan perak. Saat ini Provinsi Banten memiliki 139 IUP aktif dengan total luas mencapai 25.903,36 hektar. Dari jumlah tersebut, 84 izin dikeluarkan pada periode 2017-2025 oleh gubernur, dan 55 izin lainnya diterbitkan pada periode 2019-2022 oleh Kementerian ESDM.

3 Tuntutan Sikap Jatam
Atas dasar akumulasi ancaman tersebut, Jatam menyampaikan 3 tuntutan sikap:
1. Batalkan WUP dan Blok Migas yang Mengepung Ujung Kulon
Menghentikan segala bentuk normalisasi eksploitasi dengan meninjau ulang dan membatalkan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) serta blok migas yang mengepung kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dan wilayah penyangganya.
2. Tolak Pelemahan Perlindungan dengan Dalih Relokasi
Menolak segala upaya pelemahan perlindungan kawasan, serta memastikan bahwa wacana mitigasi risiko bencana atau relokasi satwa tidak dijadikan alat legitimasi untuk melonggarkan batas konservasi demi kepentingan korporasi.
3. Keselamatan Ekosistem dan Masyarakat Jadi Panglima
Menempatkan keselamatan ekosistem dan masyarakat sekitar sebagai panglima tertinggi dalam setiap kebijakan tata ruang, serta menghentikan perluasan aktivitas pertambangan darat maupun migas lepas pantai di sekitar Banten selatan.

Menurut Jatam, pertanyaan mendasar yang wajib dijawab pemerintah adalah mengapa kawasan penyangga bentang konservasi paling vital di Indonesia ini terus disusupi perencanaan pertambangan dan migas.

Di tengah kepungan tersebut, bagaimana negara mampu menjamin bahwa akumulasi kepentingan ekstraktif tidak akan merusak integritas ekologis Ujung Kulon serta mengancam keselamatan masyarakat yang bergantung padanya?

Bagi Jatam, Ujung Kulon bukanlah ruang kosong yang dipersiapkan untuk dikuras oleh sektor industri ekstraktif, melainkan bentang alam strategis yang mengemban fungsi lingkungan, sosial, dan konservasi yang tidak ternilai harganya. Ketika zona-zona ekstraktif merangsek kian rapat, yang dipertaruhkan bukan sekadar masa depan Badak Jawa, melainkan keselamatan ruang hidup secara menyeluruh.