JAKARTA – Ada yang janggal dalam kasus sengketa lahan tambang emas Awak Mas di Luwu, Sulawesi Selatan.
Perusahaan yang diselidiki mengaku belum pernah menerima surat resmi apa pun dari polisi. Mereka justru tahu ada laporan dan penyelidikan dari berita di media.
Hal itu terungkap dalam jawaban PT Indika Energy Tbk (INDY) atas sorotan Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait anak usahanya, PT Masmindo Dwi Area (MDA).
Dalam keterbukaan informasi BEI, manajemen INDY mengaku baru mengetahui adanya laporan polisi tertanggal 19 Oktober 2026 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 30 Oktober 2026 hanya dari pemberitaan media.
“Hingga surat tanggapan disampaikan, MDA mengaku belum menerima surat panggilan, permintaan klarifikasi, maupun pemberitahuan resmi dalam bentuk apa pun dari Polda Sulawesi Selatan,” tulis manajemen, Selasa (17/11/2026).
Akibatnya, perseroan mengaku belum bisa mengonfirmasi apa pokok laporan pidana tersebut, maupun kebenaran informasi yang beredar. Hal yang sama berlaku untuk direksi, karyawan, dan kontraktor MDA.
Sengketa yang dimaksud mencakup klaim kepemilikan lahan seluas sekitar 309 hektare di Desa Rante Balla, Kabupaten Luwu. Padahal total kebutuhan lahan proyek Awak Mas mencapai sekitar 1.570 hektare.
INDY menegaskan, persoalannya bukan MDA tidak membayar kompensasi.
Kompensasi atas penguasaan fisik lahan, tanaman tumbuh, dan bangunan disebut sudah dibayarkan kepada pihak yang menguasai lahan secara fisik dan memiliki dokumen pendukung yang sudah diverifikasi lewat pemeriksaan lapangan dan pemerintah desa.
“Dengan demikian, pokok permasalahannya bukan MDA tidak membayar kompensasi melainkan klaim kepemilikan pihak pengklaim atas area yang diklaim,” ungkap manajemen.
Hingga 16 November 2026, sekitar 93% lahan proyek sudah dikompensasi, 7% sisanya masih diproses. Khusus area klaim 309 hektare, sekitar 97% sudah dikompensasi, tinggal 3% yang masih dalam proses.
Menariknya, INDY mengakui risiko permasalahan lahan MDA ini belum pernah diungkapkan secara khusus dalam laporan keuangan, laporan tahunan, maupun keterbukaan informasi sebelumnya.
Alasannya, hingga 16 November 2026, persoalan tersebut dinilai belum memenuhi kriteria informasi atau fakta material yang wajib diungkapkan sesuai Pasal 52 POJK Nomor 45 Tahun 2024.
Dari sisi keuangan, INDY menyebut tidak ada kewajiban pembayaran kompensasi tambahan kepada pihak pengklaim. Nilai kompensasi atas seluruh area yang diklaim itu kurang dari 1% dari total aset konsolidasian perseroan per 30 September 2026.
Perseroan juga tidak melihat adanya indikasi penurunan nilai aset MDA, termasuk aset dalam penyelesaian dan properti pertambangan di area sengketa.
Secara hukum, INDY mengklaim tidak ada gugatan perdata maupun putusan pengadilan terhadap MDA terkait klaim tersebut. Kontrak Karya MDA tetap berlaku, dan MDA tidak menerima sanksi administratif dari Kementerian ESDM.
Untuk penyelesaian, INDY menyebut prosesnya akan ditempuh lewat mediasi sebelum langkah hukum lebih lanjut.
MDA sudah menghadiri RDP dan RDPU Komisi III DPR RI pada 7 Oktober 2026, dan menyampaikan perkembangan ke Kementerian ESDM.
MDA juga sudah berkoordinasi dengan Pemkab Luwu, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, Polda Sulsel, dan Polres Luwu untuk mempersiapkan mediasi sesuai kesimpulan Komisi III DPR RI pada 11 November 2026.
Di tengah sengketa itu, pembangunan proyek Awak Mas disebut tetap berjalan normal. Hingga 30 September 2026, progres konstruksi keseluruhan termasuk fasilitas pengolahan sudah mencapai 72,84%.
Proyek kini masuk tahap konstruksi akhir, belum produksi komersial. Tahap selanjutnya adalah uji coba pada Desember 2026 dan commissioning, dengan target produksi emas pertama pada semester I-2027.
INDY menegaskan persoalan lahan tidak mengubah target jadwal penyelesaian proyek maupun proyeksi usaha MDA. Tidak ada perubahan material terhadap kebutuhan pendanaan proyek.
Hal ini sejalan dengan kesimpulan rapat Komisi III DPR RI pada 11 November 2026 yang menyatakan seluruh kegiatan MDA saat ini berjalan normal.(RA)




Komentar Terbaru