JAKARTA – Program hilirisasi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ikut memacu pertumbuhan pembangkit listrik captive. Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat pada periode 2019–2024, kapasitas pembangkit listrik captive meningkat dari 14 GW menjadi 33 GW. Sebagian besar pembangkit captive berbahan bakar energi fosil.  Bahkan, terdapat tambahan 17,4 GW yang berasal dari pembangkit batu bara dan gas dalam project pipeline setelah 2024.

Saat ini sudah dalam tahap konstruksi sekitar 5 GW PLTU batu bara dan 2,5 GW PLTG berbasis gas. Diproyeksikan pada tahun 2060, kebutuhan permintaan listrik sektor industri akan meningkat sebesar 43% dari total kebutuhan nasional sekitar 1.813 TWh.

Raditya Wiranegara, Direktur Riset dan Inovasi IESR, mengatakan jika tidak diimbangi dengan penguatan dan perluasan jaringan, serta kemudahan akses pelaku industri terhadap energi terbarukan, pembangkit captive ini dapat menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca di sektor ketenagalistrikan.

“Apabila tidak dikendalikan, pembangkit listrik captive berbasis fosil ini bisa membuat Indonesia susah pindah ke energi yang lebih bersih,” kata Raditya di acara diskusi “Dekarbonisasi Pembangkit Listrik Captive di Indonesia” di Jakarta, Kamis (19/2).

Pembangkit listrik captive adalah pembangkit listrik yang dibangun dan dioperasikan langsung oleh pelaku industri untuk memenuhi kebutuhan listriknya sendiri, tanpa terhubung ke sistem kelistrikan nasional.

Di Indonesia, pembangkit captive banyak digunakan di sektor industri padat energi seperti smelter nikel, aluminium, baja, dan industri pengolahan lainnya. Sebagian besar jenis pembangkit listrik captive yang digunakan masih bersumber dari bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas.

Pertumbuhan yang signfikan dari pembangkit listrik captive berbahan bakar fosil mengakibatkan peningkatan emisi karbon di sektor ketenagalistrikan. Tercatat pada tahun 2024, emisi dari pembangkit captive meningkat mencapai 131 MtCO2, atau sekitar 37% dari total emisi di sektor ketenagalistrikan.

“Jika pertumbuhan pembangkit captive fosil dibiarkan, maka pada tahun 2037 emisi CO2 akan mencapai 166 MtCO2,” kata Raditya.

Seiring makin besar pertumbuhan pembangkit captive dan potensi peningkatan emisi yang dihasilkan, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji kebijakan transisi energi untuk pembangkit listrik mandiri milik perusahaan itu.

Fadolly Ardin, Koordinator Ketenagalistrikan Hilirisasi dan Kawasan Ekonomi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, mengatakan perusahaan yang memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) tidak mengacu pada RUPTL 2025-2034 sehingga bisa membangun sesuai rencana perusahaan.

“Mereka hanya mendaftarkan pembangkit yang akan dibangun karena untuk kepentingan sendiri,” ujar dia.

Untuk Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) yang memiliki Wilayah Usaha (Wilus) harus mengacu pada ketentuan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, meskipun tidak wajib untuk diselesaikan proyeknya lantaran masih melihat permintaan dari para tenant yang ada. “Pemegang Wilus akan dikenakan kewajiban bauran energi lantaran dia masuk dalam RUPTL,” ungkap dia.

Makanya, kata Fadolly, proyek EBT dalam Wilus akan dipaksa untuk memenuhi bauran energi bersih. Pasalnya, kehadiran IUPTLU Wilus dan IUPTLS sebenarnya untuk memenuhi industri yang tidak bisa dilayani oleh PLN atau PLN tidak bisa memberikan kapasitas yang dibutuhkan.

Menurut Fadolly, didalam pengembangan captive power ini, nantinya yang disiapkan harus bertransisi ke energi bersih. “Kami sedang mengevaluasi beberapa kebijakan. Rencananya, bagaimana transisi energi dilakukan terutama di captive power mungkin ada sanksi jika tidak memenuhi energi bersih,” tegas dia.

Zainal Arifin, Asisten Professor Institut Teknologi PLN, mengungkapkan bahwa sebanyak 86% captive power atau pemegang IUPTLS atau IUPTLU Wilus jauh dari jaringan PLN alias tidak ada jaringan PLN di sana hal ini menjadi aneh. Sebab, setiap perencanaan dalam RUPTL harusnya demand yang besar itu sudah tercatat dalam RUPTL. “Makanya saya selalu guyon, bahwa RUPTL itu konsisten, iya konsisten melesat,” tukas dia.

Zainal mengatakan seharusnya penyedia listrik hanya PLN dan IPP, namun sekarang muncul baru Wilus bisa menyediakan listrik sendiri. Apalagi kapasitasnya semakin besar, jika digabung antara IPP swasta dengan Wilus saat ini sangat besar. “Kalau dihitung totalnya IPP dan Wilus sudah 100 GW, itu besar,” kata dia.(AT)