JAKARTA – Pemerintah pastikan tidak ada kelangkaan BBM secara nasional meskipun para badan usaha swasta telah melaporkan kehabisan stok BBM-nya. Selain itu belum ada kesepakatan dengan Pertamina membuat kosongnya stok BBM para badan usaha swasta semakin nyata.

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menolak berkomentar lebih jauh tentang keluhan para badan usaha swasta, karena menurutnya pemerintah sudah memberikan petunjuk bagi pihak – pihak yang merasa kehabisan stok bisa mendatangkan stock melalui kolaborasi dengan Pertamina.

“Yang jelas begini, stok BBM kita, Mau RON 92, 95, 98 ataupun Pertalite itu cukup untuk 18-21 hari. Kewajiban pemerintah memastikan bahwa stok BBM kita cukup. Oke? B2Bnya silahkan,” kata Bahlil di kantor BPH Migas, Kamis (2/10).

Pertamina Patra Niaga (PPN) sendiri melaporkan batalnya kesepakatan pengadaan BBM dengan BP-AKR dan Vivo padahal tadinya Vivo bahkan telah memesan 40 ribu barel BBM base fuel. Belakangan diketahui bahwa gagalnya kesepakatan lantaran para badan usaha swasta tidak mau menerima BBM dari Pertamina karena stock yang ditawarkan masih mengandung etanol sebanyak 3,5%.

Meskipun adanya kandungan etanol tersebut secara regulasi tidak dilarang, namun menurut badan usaha swasta BBM tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang biasa digunakan badan usaha swasta.

Bahlil menolah terlibat lebih jauh dan menganggap bersedia atau tidaknya badan usaha menyerap stock BBM yang dimiliki Pertamina adalah kewenangan pada badan usaha swasta. “Kami hanya memberikan guidance, selebihnya diatur. Jadi tidak ada alasan dan tidak ada satu persepsi bahwa BBM kita, ketersediaan kita menipis, gak ada, udah penuh, semuanya ada. Kuota impornya pun kita sudah berikan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya,” tegas Bahlil. (RI)