JAKARTA – Perombakan struktur serta direktorat Pertamina belum lama ini memunculkan beberap Direktorat baru menyisakan pertanyaan yang cukup menggelitik. Untuk apa pos kerja di Pertamina selalu berubah-ubah?. Salah satu direktorat baru tersebut adalah Direktorat Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis yang kini dikomandoi oleh Agung Wicaksono yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita Ibukota Nusantara (OIKN).

Hingga kini belum ada penjelasan secara komperehensif dari manajemen Pertamina tentang keberadaan Direktorat baru ini. Namun dalam beberapa kesempatan program-prpgram baru Persero, tim Direktorat Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis ini kerap hadir. Misalnya saat Pertamina meluncurkan program bahan bakar avtur dicampur minyak jelantah beberapa waktu lalu.

Agung sendiri memiliki tim sendiri yang langsung berada dibawahnya terdiri dari dua orang Senior Vice President (SVP) yakni Wianda Pusponegoro sebagai SVP Policy Advocacy dan Government Alignment dan Mila Krisna Anggraeni, sebagai SVP Business Transformation & Optimization.

Dibawah para SVP ada para VP (Vice President) diantaranya VP Business & Portofolio Optimization, Dini Novayanti seorang chemical engineer dari Kilang Pertamina Internasional (KPI) sebagai Subholding Refinery & Processing, karena bisnis hilir/downstream Pertamina terdiri dari distribusi dan pengolahan.

Kemudian ada Suseno sebagai VP Corporate Structure & Transformation dan VP Government Assignment ada Dessy Anggia yang berasal dari Pertamina Gas Negara (PGN) sebagai Subholding Gas.

VP Policy Advocacy adalah Dicky Septriadi yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) sebagai Subholding Energi Baru & Terbarukan. Selanjutnya ada VP Sustainability Program, Rating & Engagement AAA yang diisi oleh Indira Pratyaksa

Agung dalam unggahan di akun instagram miliknya mengaku senang dengan telah lengkap timnya di Pertamina. “The Magnificent Seven” – 7 leaders yang bersama saya akan memimpin transformasi dan mewujudkan keberlanjutan bisnis Pertamina,” kata Agung dalam unggahannya.

Berdasarkan informasi yang diterima Dunia Energi, salah satu tugas utama direktorat baru ini selain mengawal transformasi bisnis adalah untuk fokus terhadap berbagai masalah perizinan yang tidak jarang jadi tantangan besar bagi perusahaan.

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutir Reforminer Institute, menilai keberadaan direktorat ini relevan dari berbagai aspek. Pertama transformasi Pertamina dari migas ke perusahaan energi dan meyikapi kondisi eksternal penggunaan kampanye EBT diterjemahkan melalui transisi energi memerlukan adaptasi perusahaan termasuk pertamina.

“Kemudian fokus urus perizinan saya kira bagus karena berkaitan proses revisi UU Migas mengenai kelembagaan apapun itu nantinya apakah akan digabung antara Pertamina dan SKK MIgas dan polaya seperti apa pengurusan masalah perizinan perlu dilakukan,” ungkap Komaidi kepada Dunia Energi, Kamis (4/9).

Menurut Komaidi Indonesia pernah berada dalam era UU Migas yang mengamanatkan Pertamina sebagai pihak yang mengurus semua perizinan sementara mitra kerja fokus cari cadangan migas. “Izin-izin di level pusat sampai daerah itu dulu yang selesaikan Pertamina,” ujar Komaidi

Lebih lanjut Komaidi menjelaskan dibawah UU terdahulu wilayah usaha pertambangan diserahkan kepada Pertamina sehingga sebagai pemilik izin, Pertamina mengurus semua perizinan yang diperlukan. Sementara kontraktor atau perusahaan mitranya tinggal fokus bekerja.

“Dari izin prinsip lingkungan dan lainnya yang melakukan Pertamina jadi mitra itu nggak perlu melakukan urus izin, jalan kerjanya aja, fokus ada pembagian tugas yang jelas. Mungkin ini fungsi ini akan dihidupkan lagi,’ kata Komaidi.