JAKARTA – Industri pertambangan nikel merupakan salah satu sektor yang dihadapkan pada dinamika regulasi yang kompleks dan terus berkembang. Di tengah kompleksitas tersebut, digitalisasi dalam pemenuhan kepatuhan hukum menjadi sebuah kebutuhan. PT Bumi Konawe Minerina, salah satu entitas di bawah Aquila Nickel Group, mengimplementasikan Regulatory Compliance System (RCS) sebagai wujud komitmen terhadap praktik pertambangan nikel yang bertanggung jawab, transparan, dan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik.

Di tengah meningkatnya kompleksitas regulasi, kehadiran sistem yang mampu mengelola dan memantau kewajiban hukum secara terstruktur menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan kredibilitas usaha. Penerapan RCS tidak hanya memperkuat kepatuhan hukum, tetapi juga menjadi fondasi untuk mewujudkan visi perusahaan dalam menerapkan praktik terbaik dunia di industri nikel. Selain itu, RCS turut memperkuat pilar Governance dalam kerangka ESG sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan.

Implementasi ini ditandai melalui seremoni Go-Live Regulatory Compliance System yang diselenggarakan di Jakarta, dan dihadiri oleh jajaran direksi Aquila Nickel Group serta manajemen Hukumonline.

Aquila Nickel Group menilai implementasi RCS sebagai langkah krusial dalam memperkuat tata kelola internal di tengah regulasi ketat sektor pertambangan.

“Implementasi Regulatory Compliance System (RCS) merupakan bagian integral dari komitmen kami untuk menjalankan kegiatan pertambangan nikel secara bertanggung jawab, transparan, dan patuh hukum. Melalui sistem ini, seluruh kewajiban hukum dapat dikelola secara terstruktur, terdokumentasi, dan tepat waktu guna mendukung penerapan praktik terbaik dalam tata kelola industri pertambangan di Indonesia” ujar Dmitry Privalov, Chief Executive Officer Aquila Nickel Group dalam keterangannya, Jumat (22/8).

Dengan memastikan seluruh proses operasional berjalan secara bertanggung jawab dan sesuai regulasi, Dmitry percaya, RCS memungkinkan Aquila Nickel Group untuk membangun kemitraan yang kredibel dengan komunitas serta berkontribusi nyata dalam transisi menuju energi berkelanjutan, sejalan dengan komitmen menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat, lingkungan, dan masa depan Indonesia.

“Kami meyakini bahwa pengelolaan kepatuhan berbasis digital bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan fondasi bagi integritas dan inovasi yang memperkuat ketahanan bisnis,” ujarnya Dmitry.

Sementara itu, Muhammad Zainuddin Noor, RCS Project Manager Aquila Nickel Group, menuturkan bahwa berdasarkan data RCS, sektor pertambangan menghadapi lebih dari 6.000 kewajiban regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah.

Sebagai perusahaan yang berada di industri yang tingkat kepatuhannya harus tinggi, pihaknya tengah mengidentifikasi kewajiban yang berlaku secara spesifik dan menargetkan kepatuhan penuh terhadap regulasi nasional. Ia menilai RCS mempermudah proses tersebut, termasuk dengan fitur terjemahan regulasi ke bahasa Inggris yang akurat.

“Platform ini sangat membantu kami untuk memastikan kesesuaian regulasi secara prioritas dan membangun kepercayaan dari regulator, mitra bisnis, hingga masyarakat,” ujar Zainuddin.

Arkka Dhiratara, Chief Executive Officer Hukumonline, menyampaikan bahwa kolaborasi ini adalah langkah strategis dalam memperkuat fondasi tata kelola yang modern dan berkelanjutan.

Dengan diintegrasikannya RCS ke dalam proses bisnis PT Bumi Konawe Minerina, diharapkan sistem ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban hukum secara cepat dan tepat, tetapi juga mendorong efisiensi operasional serta membangun budaya kepatuhan hukum perusahaan.

“Lebih dari sekadar penerapan sistem digital, kerja sama ini adalah tonggak penting yang mencerminkan visi kepemimpinan dan komitmen Aquila Nickel Group dalam membangun budaya perusahaan yang taat hukum, responsif terhadap perubahan regulasi, serta berkelanjutan. Hukumonline berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis dalam mendukung perjalanan transformasi ini,” ungkap Arkka.