JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sebagai negara kepulauan sangat dipengaruhi oleh dampak perubahan iklim, banyak bencana alam yang terjadi di Indonesia merupakan bencana yang berkaitan dengan hidrometeorologi yang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Presiden mengajak negara-negara di dunia untuk bekerja keras bersama-sama atasi perubahan iklim sekaligus pandemi Covid-19. Demikian disampaikan Presiden dalam acara Coalition Ambition Summit (CAS) 2021, Senin (25/1).

Konferensi tingkat tinggi Climate Adaptation Summit (CAS) tahun 2021, adalah konferensi global untuk mengakselarasi, menciptakan inovasi, dan meningkatkan upaya negara-negara dalam beradaptasi dengan efek perubahan iklim. CAS 2021 diselenggarakan secara virtual pada 25-26 Januari 2021 dengan Belanda menjadi tuan rumah.

Hadir dalam acara tersebut, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan keynotes dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) ke-8 Ban Ki-moon, serta utusan perubahan iklim Presiden Amerika Serikat John Kerry. Coalition Ambition diinisiasi oleh Belanda dan pada Summit 2021 Belanda sebagai chair di dampingi co-chair dari Inggris dan Indonesia.

Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), mengatakan sebagai negara agraris, peningkatan suhu global akibat perubahan iklim tentu akan mempengaruhi produktivitas pertanian yang akan berdampak pada kondisi ekonomi dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, Indonesia memasukkan adaptasi perubahan iklim dalam Nationally Determined Contributions (NDC)-nya selain mitigasi perubahan iklim untuk mencapai tiga bidang ketahanan yaitu ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan kebutuhan dasar hidup, serta ketahanan ekosistem dan bentang alam.

Menurut Siti, dari sisi regulasi, Indonesia telah memasukkan adaptasi dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Roadmap NDC Adaptasi sedang disusun untuk memberikan arahan terhadap pencapaian NDC adaptasi pada tahun 2030. Panduan dan perangkat telah disiapkan dalam rangka implementasi adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak.

Siti mengatakan pada saat situasi pandemi Covid-19, implementasi adaptasi perubahan iklim dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Food Estate merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan nasional terhadap pandemi.

“Inisiatif tersebut bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi risiko dampak perubahan iklim melalui upaya Padat Karya Penanaman Mangrove oleh masyarakat dan peningkatan ketahanan pangan melalui Food Estate,” ujar Siti.

Dalam hal pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim, pemerintah telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang berfungsi untuk mengelola dana yang berasal dari dalam negeri, internasional, hingga sektor swasta untuk pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.

Siti menegaskan sebagai anggota G20, Indonesia juga berkontribusi membantu negara berkembang lainnya melalui South-South Cooperation. Beberapa kerja sama internasional tersebut antara lain adalah berbagi pengalaman dalam pengelolaan lahan gambut dengan Kongo dan Peru yang dikelola oleh International Tropical Peatland Center (ITPC) di Bogor yang didukung oleh UNEP, FAO dan CIFOR. Kerja sama dengan berbagai pihak juga telah dilakukan dengan mewujudkan Regional Capacity Center for Clean Seas (RC3S) di Bali untuk peningkatan kapasitas negara-negara berkembang dalam menangani sampah laut. RC3S didukung oleh COBSEA, GPA–UNEP, UN-ESCAP, PEMSEA dan Jepang.

“Saya ingin menekankan pentingnya adaptasi, sebagaimana tercermin dari ambisi besar kami untuk mencapai agenda pengendalian perubahan iklim,” tandas Siti.(RA)