JAKARTA – Pemerintah memastikan program konversi LPG 3 kg menjadi kompor listrik tidak akan dilakukan pada tahun ini. Sebelum kebijakan itu dilakukan pemerintah akan terlebih dulu membahas detail bersama dengan parlemen.

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menjelaskan pemerintah memantau dan menghargai masukan masyarakat dan memonitor berita media terkait rencana konversi. Program konversi ini kata dia juga harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI.

“Dapat saya sampaikan pemerintah belum memutuskan terkait program konversi LPG 3kg menjadi kompor listrik. Program ini tidak diberlakukan tahun 2022. Pembahasan anggaran dengan DPR belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Jumat (23/9).

Program konversi lanjut dia masih dalam tahap ujicoba atau protoype di dua kota dengan jumlah yang kecil yakni 2.000 kompor dari total rencana ujicoba 300 ribu kompor listrik yang disiapkan untuk ujicoba.

“Baru prototype di Bali dan Solo hasil ujicoba evaluasi dan perbaikan pemerintah akan menghitung dengan cermat biaya dan risiko, serta mensosialiasikan kepada masyarakat sebelum diberlakukan,” ungkap Airlangga.

Sementara itu, Mulyanto Anggota Komisi VII DPR RI, menjelaskan selama ini di Komisi VII pembahasan soal kompor listrik bersama mitra terkait baru sebatas rencana uji coba. PLN rencananya akan membagikan 300 ribu kompor induksi ke masyarakat dalam rangka menyerap surplus listrik yang diderita perusahaan pelat merah tersebut. Karena kelebihan stroom itu harus dibayar PLN, baik dipakai atau tidak oleh mereka. Kondisi ini tentu menekan kinerja keuangan PLN.

Mulyanto menambahkan, sesuai tujuannya uji coba kompor induksi ini bersifat sukarela bagi masyarakat yang berminat untuk berpartisipasi. Tidak ada paksaan dan tidak ada penghentian subsidi gas melon LPG 3 kilogram. PLN menjamin, bahwa penggunaan kompor induksi tersebut akan lebih murah atau paling tidak sama dibandingkan dengan biaya penggunaan energi sebelumnya.

“Jadi tidak ada rencana penarikan gas melon LPG 3 kg dari masyarakat oleh PLN,” ungkap Mulyanto.

Dia menganjurkan sebaiknya Pemerintah melakukan sosialisasi program penggunaan kompor listrik ini lebih baik lagi. Tujuannya agar masyarakat terdorong secara sukarela menggunakan kompor listrik

Menurutnya merasa sosialisasi Pemerintah terkait program ini masih kurang. Akibatnya banyak isu tidak benar yang beredar di masyarakat. Salah satunya isu tentang program pengadaan kompor listrik ini bertujuan menghapus gas melon 3 kg.

“Berkembangnya isu seperti ini tentu membuat masyarakat resah. Karena tidak semua masyarakat siap beralih menggunakan kompor gas ke kompor listrik. Masyarakat masih berpikir penggunaan kompor listrik lebih mahal daripada kompor gas,” kata Mulyanto.

Untuk diketahui, kompor induksi ini rencananya terdiri dari dua tungku. Masing-masing tungku membutuhkan daya 800 Watt. Jadi untuk satu kompor induksi memerlukan daya sebesar 1.600 Watt. Untuk itu peningkatan daya jadi salah satu syarat untuk menggunakan kompor listrik.

Namun pemerintah dan PLN kompak menyatakan nantinya akan dipasang alat khusus di meteran sehingga dalam sistem PLN nanti terbaca bahwa listrik yang dikonsumsi ditujukan untuk penggunaan kompor listrik dan itulah yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. (RI)