JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta pemerintah daerah kooperatif dalam program pembangunan jaringan gas  sambungan rumah tangga. Berbagai bantuan untuk memperlancar program harus bisa diberikan sehingga pembangunan jargas sesuai dengan target.

Ego Syahrial, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, mengatakan sejak 2009 program jargas digulirkan berbagai tantangan di daerah masih kerap ditemui, sehingga progress pembangunan berjalan lambat. Misalnya untuk mengurus perizinan, BPN, jalan raya, tanah, izin daerah butuh waktu lama.

“Ini kami ajak para bupati agar dipermudah kalau ada hambatan jangan kami sendiri yang mengatasi. Tidak ringan, ada saja protes segala macam. Jadi kami berkumpul dan mereka bupati dan walikota berkomitmen untuk mempermudah, ” kata Ego saat penandatanganan nota kesepahaman dengan bupati dan walikota yang mendapat jatah program jargas 2018 di Gedung Migas Jakarta, Jumat (23/3).

Nota kesepahaman dimaksudkan sebagai bentuk sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan gas bumi untuk rumah tangga  (jargas). Pembangunan jargas dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional dan mempercepat terlaksananya diversifikasi energi melalui pemanfaatan sumber energi dalam negeri untuk mewujudkan energi berkeadilan serta pemerataan pembangunan di Indonesia.

Ego mengatakan kegiatan pembangunan jargas merupakan bagian dalam RPJMN 2015–2019 karena dapat memenuhi kebutuhan energi yang bersih, murah, ramah lingkungan dan efisien. Bahkan,  jargas mendapat perhatian utama dengan menjadi salah satu proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017.

Pada 2018, Kementerian ESDM akan melaksanakan pembangunan jargas sebanyak 78.315 SR yaitu di Kota Lhokseumawe (2.000 SR), Kota Medan (5.000 SR), Kabupaten Deli Serdang (5.000 SR), Kabupaten Musi Rawas (5.167 SR), Kota Prabumulih (6.000 SR), Kota Palembang (4.315 SR).

Pembangunan juga dilakukan di Kabupaten Serang (5.043 SR), Kabupaten Bogor (5.210 SR), Kota Cirebon (3.503 SR), Kabupaten Sidoarjo (7.093 SR), Kota Pasuruan (6.314 SR), Kota Probolinggo (5.025 SR), Kota Bontang (5.000 SR), Kota Balikpapan (5.000 SR), Kabupaten Penajam Paser Utara (4.002 SR) dan Kota Tarakan (5.859 SR).  Pembangunan diilaksanakan bersama PT. Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Kementerian ESDM juga akan membangun pipa transmisi jargas sepanjang 1,634 km di enam lokasi yaitu Kabupaten Deli Serdang  sepanjang 460 m, Kota Pasuruan  sepanjang 204 m, Kota Medan  sepanjang 375 m,  Kota Palembang  sepanjang 50 m, Kabupaten Penajam Paser Utara  sepanjang 20 m dan Kabupaten  Probolinggo  sepanjang 525 m.

Menurut Ego, pemerintah menargetkan dengan gencarnya pembangunanan jargas rumah tangga maka konversi dari LPG ke penggunaan jargas bisa dipercepat, dengan demikian subsidi bisa terus ditekan dan dialihkan untuk sektor lain. Serta ancaman kelangkaan LPG yang kerap membayangi setiap tahun juga bisa dihindari.

“Dari pada kita ke pemerintah pusat minta kuota dan kelangkaan LPG, lebih baik kembangkan jargas,” kata Ego.(RI)