Kementerian ESDM akan Panggil PLN Bahas PLTS Terapung Cirata

Arcandra Tahar, Wakil Menteri ESDM, mengatakan dalam waktu dekat akan memanggil manajemen PLN untuk membahas kelanjutan PLTS Cirata yang saat ini statusnya dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), anak usaha PLN.

“Saya panggil nanti, minta ke PLN (update). Ada beberapa (proses) yang harus mereka jalani,” kata Arcandra ditemui di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (1/3).

Proses pengadaan pembangunan PLTS terapung terbesar dan pertama di Indonesia tersebut mengalami perubahan.

Arcandra mengungkapkan nantinya PLN melalui PJB akan melakukan semacam pemilihan partner pembangunan PLTS tanpa penunjukkan langsung. “Semacam right to match,” tukasnya.

Proses penetapan partner PJB dalam pembangunan PLTS Terapung Cirata akhirnya diubah. Masdar, anak usaha Mubadala asal Uni Emirat Arab yang fokus bergerak di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) semula adalah calon partner tunggal lantaran adanya kerja sama antar pemerintah yang menjadi payung. Namun kemudian Masdar tidak lagi dipastikan menjadi partner, agar tidak mencederai Good Corporate Governance (GCG) dalam proses penetapan badan usaha pengembang pembangkit.

PLTS Cirata ditargetkan rampung pada 2021 hingga 2022. Untuk bisa mengejar target tersebut maka konstruksi paling lambat harus dilakukan pada 2019. PLTS yang diproyeksikan berkapasitas total 200 megawatt (MW) itu akan menelan investasi US$ 300 juta.

PLN sebelumnya menargetkan penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) atau perjanjian jual beli listrik PLTS Cirata bisa dilakukan pada 2017.

Djoko R Abumanan, Direktur Bisnis Regional PLN Jawa bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara, mengungkapkan PLN telah meminta PJB untuk segera merampungkan proses pemilihan partner PLTS Cirata.

Perubahan proses penetapan partner untuk mendapatkan biaya pembangunan paling efisien.

“Kami sudah perintahkan harus dilakukan pemilihan, bukan lelang itu di PJB. Kami minta mereka (PJB), sudah ditugaskan, silahkan pilih supaya harganya tidak dimainkan,” ungkap Djoko.

Menurut Djoko, meskipun pada skema sebelumnya Masdar dipilih berdasarkan hubungan kerja sama antar pemerintahan, itu tidak menjamin biaya pembangunan bisa efisien. “Iya Government to Govenrment kalau mahal bagaimana, kan yang bayar rakyat,” tukasnya.

Menurut Iwan Agung Firstantara, Direktur Utama PJB, proses semacam beauty contest sedang dilakukan PJB. Banyak perusahaan yang berminat untuk menjadi partner PJB untuk membangun PLTS Cirata.

“Sudah cukup banyak lebih dari 20 perusahaan sudah mendaftar,” tandas Iwan.(RI)