JAKARTA – Pemerintah akan membangun persemaian skala besar dalam upaya mengembangkan Green Economy.
Persemaian ini akan dibangun dengan luas 128 hektare.

Selain di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, persemaian juga akan dibangun di Kalimantan Timur seluas 120 hektare untuk mendukung ibu kota negara yang baru. Selain itu, persemaian juga dibangun di sekitar kawasan pariwisata Danau Toba, Sumatera Utara seluas 37,25 hektare; Labuan Bajo, NTT seluas 30 hektare; Mandalika, NTB seluas 32,25 hektare dan Likupang, Sulawesi Utara seluas 30,33 hektare.

“Ini adalah sebuah lokasi pembibitan yang ingin kita persiapkan. Kita harapkan nanti tahun depan, 2021, sudah selesai dan sudah berproduksi. Dari sini akan bisa diproduksi kurang lebih 16 juta bibit,” ungkap Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, usai mengunjungi Pusat Perbenihan di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/11).

Presiden Joko Widodo menegaskan, bibit-bibit yang diproduksi tersebut akan didistribusikan ke lokasi atau wilayah yang sering mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Namun, selain fungsi ekologi, Presiden berharap agar pusat perbenihan tersebut juga akan menanam tanaman-tanaman yang memiliki fungsi ekonomi.

“Tadi saya berpesan untuk pembibitan di Rumpin, Bogor, ini agar ditanam tanaman-tanaman yang punya fungsi ekologi maupun fungsi ekonomi. Karena kedepan kita ingin mengembangkan green economy,” ujar Presiden Joko Widodo.

Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), menyampaikan bahwa di setiap unit persemaian akan memproduksi bibit hingga diatas 10-15 juta pertahun dengan tanaman yang bernilai ekologis dan ekonomis sesuai arahan Presiden. Pembangunan persemaian dilakukan pada Januari  2021 dan akan ditata manajemen perbenihan yang baik sesuai arahan Presiden.

Siti mengatakan, kebijakan untuk membangun persemaian dilakukan dalam konsep yang utuh, meliputi pembangunan fisik produksi bibit, didukung oleh kebijakan kelembagaan sebagai persemaian nasional bahkan internasional, manajemen persemaian, serta peningkatan sumber daya manusia ahli benih dan bibit tanaman kehutanan.

Sejak 2019, pemerintah melakukan langkah korektif dalam hal pemulihan lingkungan. Pusat-pusat persemaian dengan pola kebun bibit rakyat, kebun bibit desa dan persemaian permanen yang ada selama ini, masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan mengatasi kerusakan lingkungan. Hal tersebut juga mendasari pemerintah membangun persemaian skala besar di beberapa wilayah.

Selanjutnya, penanaman RHL dengan dana APBN juga ditingkatkan dari 23.000 hektare rata-rata per tahun sampai dengan 2018, menjadi 230.000 hektare pada 2019. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19 terdapat penyesuaian sehingga terlaksana 168.000 hektare atas dukungan APBN 2020 dan rehabilitasi kewajiban swasta pemegang izin tambang. Padat karya penanaman mangrove dalam rangka pemulihan ekonomi nasional juga dilakukan hingga seluas 16.000 heltare pada 2020, sebelumnya penanaman mangrove hanya rata-rata dibawah 2.000 hektare per tahun.

Presiden menegaskan pula untuk dapat dilaksanakan rehabilitasi mangrove seluas 630.000 hektare, dan diperintahkan kepada Menteri LHK untuk dibangun persemaian skala besar untuk mangrove setidaknya sebanyak dua unit.

Siti Nugraha mengatakan akan segera mengonsolidasikan jajaran KLHK untuk pembangunan Nursery Centre.

“Khusus di Rumpin akan kita kembangkan dari persemaian yang ada, yang dibangun dengan kerjasama Korea-Indonesia tahun 2008-2019, yang masih terbatas pada bobot teknik kultur jaringan dan kebun bibit percobaan, bukan skala produksi tapi hanya pada skala lab untuk pelatihan,” ungkap Siti.

Siti menambahkan rencana Pusat Perbenihan dan Riset Hutan Tropika Rumpin ini akan menjadi pedoman teknis pembangunan paralel pada lima persemaian modern lainnya di Indonesia.

“Semua akan dibangun start 2021, diawali Rumpin pada bulan Januari kemudian menyusul paralel di 5 lokasi lainnya. Rancangan dan anggaran sudah ada, semua siap dilaksanakan dan akan disesuaikan dengan arahan Presiden,” tandas Siti.(RA)