JAKARTA – Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menegaskan insentif merupakan hal paling krusial dan selalu disuarakan para pelaku usaha untuk program hilirisasi. Bahkan, untuk hilirisasi batu bara tidak tergantung dari harga komoditas batu bara.

“Yang penting adalah insentif untuk berinvestasi kebawah. Saya kira juga nggak terlalu tergantung harga batu bara ke bawah, kiri, kanan,” kata Pandu P.  Sjahrir, Ketua APBI usai bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (2/12).

Menteri ESDM memanggil para pelaku usaha yang tergabung dalam APBI untuk membahas insentif yang selama ini diminta oleh para pelaku usaha untuk melakukan hilirisasi.

Pandu menuturkan insentif fiskal adalah kunci agar minat investasi para pelaku usaha untuk melakukan hilirisasi bisa bergairah. “Paling konkrit pajak. Pajak dan royalti. Semakin banyak hiliriasinya, dibilang bagaimana cara kami kasih isnentif. Cara paling gampang insentif fiskal,” ungkapnya.

Menurut Pandu, untuk masalah fiskal harus berurusan lebih dari satu lembaga. Namun dengan adanya keinginan pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya mendorong hilirisasi seharusnya berbagai masukan bisa dikoordinasikan dengan baik oleh kementerian teknis.

Selama ini hilirisasi selalu dikaitkan dengan keekonomian padahal satu cara ampuh untuk meningkatkan keekonomian adalah dengan insentif fiskal tersebut.

“Salah satu cara dengan itu (insentif fiskal). kalau enggak dibikin ekonomis, enggak ada yang bakal lakukan,” kata Pandu.

Dia pun yakin dengan insentif fiskal tersebut target Presiden Joko Widodo agar hilirisasi bisa optimal dalam tiga tahun bisa tercapai. “Sangat memungkinkan (dalam tiga tahun),” tukas Pandu.

Presiden sebelumnya menyatakan hilirisasi di sektor tambang, baik itu mineral ataupun batu bara menjadi jalan keluar dalam kondisi neraca perdagangan Indonesia yang selalu negatif.

Dalam unggahannya di media sosial, Presiden mengaku heran dengan terus berlangsungnya kebijakan ekspor batu bara dalam bentuk mentah. Padahal batu bara bisa jadi polypropylene untuk bahan-bahan baju dan lain-lain. “LPG kita impor padahal bisa dibuat dari batu bara kalori rendah,” kata Jokowi.

Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, menegaskan bahwa aturan main untuk mempertegas hilirisasi sudah seharusnya tertuang dalam Revisi Undang Undang (RUU) Minerba. “Seharusnya ada di RUU Minerba,” tegas Bambang.(RI)