JAKARTA – Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah rumah tangga terbanyak yang belum mendapatkan aliran listrik yakni mencapai 238.687 rumah tangga (RT) dari total 992.841 RT yang tersebar di seluruh Indonesia. Padahal di Jawa Timur banyak beroperasi pembangkit listrik dengan kapasitas besar. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang merupakan salah satu PLTU dengan kapasitas terbesar di Indonesia.

Rida Mulyana, Direktur Jenderal  Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, mengatakan peran serta daerah vital dalam upaya memberikan akses listrik ke masyarakat karena pendanaan yang dibutuhkan besar dan tidak bisa mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat semata yang jumlahnya juga terbatas.

Menteri ESDM telah memberikan surat langsung dengan No 40/26/MEM.I/ 2019 pada 1 Februari 2019 kepada para pemerintah provinsi untuk bisa ambil bagian dalam program bantuan penyambungan listrik.

Menurut Rida, kondisi di Jawa timur  lebih disebabkan faktor ekonomi masyarakat. Pasalnya dari sisi ketersediaan infrastruktur dan jaringan listrik wilayah Jawa Timur adalah wilayah yang paling lengkap tersedia berbagai infrastruktur dan jaringan listrik.

“Jawa Timur daya beli masyarakatnya rendah, asumsi sudah on grid, ada kabel fasilitas dan infrastruktur listrik,” kata Rida di Jakarta, Jumat (8/3).

Rida mengatakan ada lima pemerintah provinsi yang telah menyatakan kesiapan untuk ikut membantu pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan bantuan penyambungan listrik kepada masyarakat yang belum mendapat pasokan listrik.

Kelima provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Gorontalo, Jawa Tengah dan Banten. Jawa Tengah menjadi pemerintah provinsi dengan komitmen tertinggi dan berjanji akan membantu menyambung listrik bagi 11.000 RT. Disusul Banten sebanyak 10.000 RT,  Gorontalo 850 RT, Sumatera Utara 800 RT dan Sumatera Barat 272 RT.

“Jumlah provinsi ini dinamis, kami lagi koordinasi dengan pemprov lainnya agar ikut membantu,” kata Rida.

Pada 2019, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi bisa mencapai 99,9% dibanding realisasi 2018 sebesar 98,3%. Untuk mencapai target elektrifikasi 2019 pemerintah harus mengalirkan listrik  ke 992.841 RT.

Data Kementerian ESDM menyebutkan, jumlah bantuan yang dijanjikan pemerintah daerah masih jauh dari jumlah warga belum mendapatkan akses listrik. Padahal di wilayah tersebut sudah tersedia fasilitas dan jaringan listrik PLN.

Provinsi Jawa Tengah misalnya jumlah rumah tangga yang belum mendapatkan akses listrik mencapai 87.157 RT. Banten total rumah tangga yang belum mendapat listrik mencapai 31.613 RT, Gorontalo ada 10.259 RT, Sumatera Utara sebanyak 84.044 RT dan Sumatera Barat 15.472 RT.

Untuk Indonesia Timur, seperti Papua justru jumlah rumah tangga yang belum berlistrik tidak terlalu banyak seperti di pulau Jawa. Papua ada 7.670 RT yang tercatat belum mendapatkan akses listrik dan Papua Barat ada 3.135 RT.

Berdasarkan perhitungan PLN bersama dengan pemerintah, dana yang dibutuhkan untuk mengejar rasio elektrifikasi sebesar Rp 2,62 triliun.

Nantinya untuk menutupi kekurangan tersebut, selain berharap pada peran serta pemerintah daerah, program sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai program CSR juga dibutuhkan. Untuk tahun lalu sinergi BUMN bisa memberikan bantuan untuk penyambungan listrik bagi 103.000 RT.

Pada tahun ini belum diketahui berapa rumah tangga yang bisa dibantu. Selain itu, Kementerian ESDM juga akan meminta badan usaha sektor energi untuk berperan. Total ada sekitar 826.919 RT yang masih belum mendapatkan alokasi dana bantuan penyambungan listrik.(RI)