JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menyusun rencana pembangunan jaringan gas rumah tangga dan pelanggan kecil. Rencananya, jumlah jargas yang akan dibangun mulai 2020 akan lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 80 ribu hingga 100 ribu sambungan per tahun.

Djoko Siswanto, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, mengatakan pada semester II 2019 akan dibahas detail rencana pengadaan jargas dalam jumlah sangat besar. Pemerintah akan menggandeng PT Perusahaan Gas Negara Tbk, sebagai bagian dari holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak dan ga yang fokus di sektor midstream dan downstream gas sekaligus subholding gas.

“Untuk 2020 kami akan tentukan anggarannya pada Agustus atau September. Nanti sama-sama PGN juga, dananya tidak hanya dari APBN,” kata Djoko, Senin (25/3).

Pemerintah menargetkan akan membangun 1 juta sambungan rumah tangga (SR) jargas setiap tahun mulai 2020 mendatang. Ini merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 23 Januari 2019.

Dalam Pasal 20 Perpres tersebut dinyatakan, Menteri ESDM dapat menugaskan BUMN migas penerima penugasan untuk melakukan pengembangan jargas. Pengembangan jargas dapat dilakukan dengan menggunakan biaya pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau BUMN migas penerima penugasan.

Pengembangan jargas yang dilakukan dengan menggunakan biaya pemerintah pusat atau pemerintah daerah diutamakan untuk keperluan rumah tangga.

Dalam rangka optimalisasi jargas, BUMN migas penerima penugasan dengan biayanya sendiri dapat mengembangkan jargas bagi pelanggan kecil, dengan tetap mengutamakan kebutuhan rumah tangga.

Ignasius Jonan, Menteri ESDM, mengungkapkan saat ini pemerintah hanya mampu membangun sekitar 90.000 SR hingga 100.000 SR setiap tahun. Jumlah tersebut dianggap terlalu kecil, mengingat rumah tangga di Indonesia sekitar 67 juta-68 juta. Padahal,  apabila pemerintah ingin mengurangi impor LPG (Liquefied Petroleum Gas), maka pembangunan jargas harus dilakukan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pemerintah bersama BUMN migas akan melakukan pembangunan jargas secara masif.

“Pemerintah barusan menerbitkan Perpres untuk pembangunan jaringan rumah tangga ke depan. Jadi ini implementasinya 2020. Targetnya itu satu tahun dibikin 1 juta rumah tangga, kalau dananya ada,” ungkap Jonan.

PGN sendiri saat ini sedang melakukan feasibility study (FS) untuk memperluas pembangunan jargas. Pada 2019, PGN telah meyiapkan pendanaan sendiri untuk bangun jargas.

Menurut Djoko tambahan dana berasal dari internal perusahaan jadi rencana pembangunan jargas oleh PGN diluar rencana pembangunan jargas pemerintah pada tahun ini sebesar 78.216 sambungan.

PGN sudah anggarkan Rp800 miliar di tahun ini. Uang PGN,” kata Djoko.

Dengan dana sendiri dari PGN tersebut, kemudian asumsi satu paket jargas ke rumah memakan biaya sekitar Rp 10 juta – Rp 11 juta maka tambahan jargas yang bisa terbangun kurang lebih sekitar 80 ribu sambungan.(RI)