JAKARTA – Gejolak harga minyak dunia menyebabkan ketidakpastian dan berdampak signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Subsidi dan kompensasi energi, termasuk BBM, tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152 triliun menjadi Rp502 triliun dan dapat terus meningkat.

Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, menyatakan selain membebani APBN, subsidi dan kompensasi tersebut mayoritas dinikmati oleh masyarakat mampu.

“Lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan kepada subsidi kepada masyarkat yang kurang mampu”, ungkap Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (3/9).

Terhitung mulai hari Minggu, tanggal 3 September 2022, pukul 14.30 WIB, Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Solar Bersubsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax (Non-Subsidi) dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

Menurut Jokowi, untuk saat ini pemerintah terpaksa harus membuat keputusan dalam situasi sulit. Dia menegaskan kebijakan kenaikam harga BBM adalah keputusan terakhir karena sudaj tidak ada jalan keluar lain.

“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga beberapa harga BBM yang selama ini mendapat subsidi mengalami penyesuaian,” ujar Jokowi.

Menurutnya sebagian subsidi BBM dialihkan untuk bantuan lebih tepat sasaran melalui BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu, sebesar Rp150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan. Pemerintah juga bakal siapkan anggaran Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta dalam bentuk bantuan subsidi upah diberikan sebesar Rp600 ribu .

“Saya juga telah perintahkan ke pemda untuk gunakan 2% dana transfer sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online. Pemerintah komitmen agar penggunaan subsidi harus tepat sasaran ke masyarakat kurang mampu,” kata Jokowi. (RI)