JAKARTA – Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global, diklaim telah menunjukkan upaya nyata dalam memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC) untuk menurunkan emisi 29% dengan upaya sendiri, dan meningkatkan target penurunan hingga 41% pada 2030 dengan dukungan internasional.

Alue Dohong, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK), berharap adanya perkembangan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, aksi cerdas dari para pihak yang memperlihatkan pelaksanaan komitmen pemerintah Indonesia, dan perkembangan isu internasional dan capaian energi terbarukan, guna mendukung persiapan Indonesia untuk COP 26.

“Saya berharap dapat saling bertukar ide dan pandangan, khususnya pada beberapa fokus substansi yaitu pengembangan dan replikasi forum multipihak dalam konteks membangun kebijakan pengendalian perubahan iklim di Indonesia, penguatan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam masa pemulihan pandemi COVID-19,” kata Alue Dohong, dalam diskusi Pojok Iklim pada Rabu (6/1).

Pemerintah Indonesia melalui KLHK telah menyelenggarakan forum diskusi mingguan multi pihak Pojok Iklim sejak 2016 dengan konsentrasi pada proses adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia, guna mengaktualisasikan isu perubahan iklim di berbagai sektor serta mensinergikan inovasi dan praktek cerdas dari berbagai daerah.

Diskusi Pojok Iklim selama ini telah memberikan masukan dan ide inovatif bagi pengembangan kebijakan pengendalian perubahan iklim di Indonesia dan diharapkan forum Pojok Iklim ini dapat terus dikembangkan ke depan, termasuk salah satunya sebagai forum untuk mempersiapkan bagi Indonesia dalam rangka menghadapi COP26 UNFCCC yang akan diadakan di Glasgow pada akhir 2021.

Alue Dohong mengatakan bahwa beberapa substansi yang juga menjadi fokus dalam diskusi Pojok Iklim adalah tentang penegasan komitmen dan optimasi sektor energi Indonesia dalam kerangka pengendalian perubahan iklim, penyediaan dukungan sains dan inovasi dalam upaya pengendalian perubahan iklim, pengembangan dan penyediaan akses pendanaan perubahan iklim serta pengarusutamaan peran non-state actors dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

“Diskusi Pojok Iklim hendaknya juga menggarisbawahi seruan status Darurat Iklim yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam peringatan lima tahun Persetujuan Paris 2015 Climate Ambition Summit yang diadakan secara virtual pada Sabtu, 12 Desember 2020. Seruan tersebut mendorong seluruh negara untuk mempercepat upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK),” kata Alue Dohong.

Ruandha Agung Sugardiman, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, mengatakan salah satu bentuk persiapan menuju COP 26 di Gasglow harus dengan perencanaan, pelaksanaan aksi mitigasi, adaptasi, serta sistem monitoring dan evaluasi.

“Kebutuhan kelengkapan informasi ini sangat penting untuk mendukung penyampaian laporan ke dunia internasional mengenai informasi yang terus diperbaharui tentang emisi GRK,” ujar Ruandha.

Menurut Sarwono Kusumaatmadja, Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, tema sentral dalam COP 26 di Gasglow dimungkinkan akan konsentrasi ke aksi adaptasi dan mitigasi untuk kurangi emisi GRK dalam konteks kelangsungan hidup manusia dan keutuhan ekosistem alam.

“Indonesia sudah memiliki program-program aksi nyata dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang memberikan hasil yang konkrit, yaitu berupa pengurangan drastis insiden karhutla, penurunan deforestasi yang diakui dunia internasional, serta revitalisasi DAS Citarum,” tandas Sarwono.(RA)