JAKARTA – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mengantongi kontrak baru senilai Rp9,389 triliun pada Februari 2017. Jumlah tersebut setara dengan 21,71 persen dari target kontrak baru 2017 sebesar Rp43,245 triliun, atau naik 336,61 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dua kontrak di antaranya adalah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

A.N.S. Kosasih, Direktur Keuangan WIKA, mengungkapkan beberapa proyek yang telah diperoleh perseroan hingga minggu ketiga Februari 2017 antara lain pembangunan Integrated Tank Storage Terminal, Trans Park Cibubur, PLTU 1×1.000 megawatt (MW) di Cilacap, Jakarta International Equestrian, Jetty and Logistic Services di Lamongan, Jembatan Soebada di Timor Leste, Jalan dan Jembatan Natar Boa di Timor Leste, Pembangunan PLTU 1×100 MW di Sulawesi Selatan, serta Jalan dan Penataan Pantai Kuta, Mandalika di Lombok.

“Kami telah menandatangani MoU kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk pembangunan dan pengelolaan lahan sebesar sekitar 600 hektar di Sulawesi Utara, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus di Bitung dan Kawasan Ekonomi Khusus di Likupang termasuk proyek pembangkit tenaga listrik sebesar total 600 megawatt (MW), di kedua kawasan tersebut,” kata Kosasih, Jumat (24/2).

Selain itu, ada beberapa proyek besar sinergi BUMN yang akan segera direalisasikan kontraknya.

“Anak-anak perusahaan juga telah memperoleh berbagai proyek berskala mega project dalam berbagai bentuk, berupa sinergi BUMN maupun Kerja Sama Operasi dan proyek Build Operate Transfer dengan berbagai BUMN maupun Pemerintah Daerah serta berbagai investasi baik yang berupa land banks maupun bisnis quick yielding yang merupakan terobosan baru kami,” ungkap Kosasih.

Tahun 2017, WIKA memproyeksikan target laba bagi pemilik entitas induk sebesar Rp1,219 triliun atau naik 20,45 persen dari pencapaian 2016 sebesar Rp 1,012 triliun. Kontrak yang diperoleh perseroan sepanjang tahun ini diproyeksi mencapai Rp 102,94 triliun atau 123,59 persen dibanding kontrak diperoleh 2016 sebesar Rp83,29 triliun. Komposisi perolehan kontrak baru 2017 diproyeksikan berasal dari kontribusi kontrak pemerintah 29,8 persen, BUMN 30 persen, dan swasta 40,2 persen.(RA)