JAKARTA– PT Vivo Energi Indonesia benar-benar merealisasikan janjinya untuk ikut serta dalam pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Indonesia selain Pulau Jawa termasuk wilayah Indonesia Timur.

Maldi Al jufrie, Corporate Communication Vivo, menyatakan pihaknya tengah memfinalisasi tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Vivo di tiga wilayah yang termasuk golongan 3T atau Terdepan, Terluar dan Terpencil.

Tiga wilayah yang menjadi target pemasaran BBM Vivo selanjutnya yakni Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku(piru), kemudian Kepulauan Kangean, Desa Kalisangka, Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, Pulau Madura, Jawa Timur. Selain itu, Desa Paralongpa, Kecamatan Botolempangan, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

“Jika sesuai rencana, ketiga SPBU di tiga wilayah berbeda tersebut akan siap untuk langsung dioperasikan pada 28 Desember 2017,” ujar Maldi kepada Dunia-Energi, Senin (25/12).

Dia juga menjelaskan dalam pendistribusian BBM Vivo di wilayah terbaru ini akan dilakukan oleh PT Macan Mengaum Indonesia sebagai pemilik SKP VEI. “Pengoperasian seluruh fasilitas BBM akan dilakukan oleh PT Macan Mengaum Indonesia,” tukasnya.

Saat ini harga BBM Vivo 89 dipatok sebesar Rp 6.300 per liter. Harga itu masih dibawah BBM penugasan pemerintah atau Premium yang didistribusikan oleh Pertamina yakni seharga Rp 6.450 per liter. Sementara itu, harga lainnya yakni RON 90 dan 92 adalah sebesar Rp 7.500 per liter dan Rp 8.250 per liter.

Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, menyatakan adanya pendatang baru dalam bisnis penjualan BBM yang sanggup untuk berjualan BBM di wilayah yang termasuk 3T merupakan hal positif. Tentu ini bisa membantu upaya pemerintah dalam pemerataan distribusi BBM yang bsaru saja gencar diupayakan melalui program BBM satu harga.

“Apalagi jika mereka memang benar berkomitmen dengan rencana pembangunan SPBU ke wilayah lain di Indonesia Timur, serta jika memang harga yang di tawarkan tidak terlalu mahal dan masih bisa bersaing dengan harga premium,” ungkap Mamit.

Selain itu secara tidak langsung juga turut meringankan kerja Pertamina dalam jalani tugas pemerintah untuk distribusikan BBM. Akan tetapi Dia pun juga menegaskan agar dalam pemberian ijin membangun SPBU nantinya harus diperhatikan juga wilayah pembangunannya agar tidak berdekatan dengan SPBU milik Pertamina yang terlebih dulu ada.

Hal ini menurut Mamit cukup krusial karena pemerintah sebagai regulator harus tetap menjaga persaingan bisnis yang sehat.

“Pastikan juga ViVO membangun SPBU di wilayah yang jaraknya jauh dari SPBU Pertamina sehingga terjadi pemerataan.Pertamina sudah ada duluan, jadi harus fair. Kalau tidak nanti tidak terjadi pemerataan juga,” kata Mamit. (RI)