JAKARTA – Universitas Indonesia (UI) akan segera merealisasikan terbentuknya Pusat Riset Terpadu Panas Bumi yang melibatkan para pakar lintas fakultas, praktisi dan sektor swasta untuk mendorong pemanfaatan energi panasbumi di tanah air. Berbagai aktivitas riset eksplorasi dan produksi sebenarnya telah berlangsung lama di lingkungan UI namun masih berjalan sesuai rumpun keilmuan masing-masing fakultas.

“Kami berupaya mengoptimalkan semua pakar lintas fakultas yang ada di UI untuk memperkuat riset di bidang panasbumi, di antaranya Fakultas MIPA, Teknik, Ekonomi dan Bisnis serta rumpun ilmu sosial lainnya,” kata Yunus Daud, Ketua Program Magister Eksplorasi Geothermal Universitas Indonesia.

Dia menekankan UI serius dalam mendorong target pemerintah mencapai penyediaan daya listrik 35 ribu megawatt (MW) yang mayoritas akan bersumber dari energi baru terbarukan panasbumi.

“Sesegera mungkin UI akan memproses pembentukan pusat riset panas bumi. Rektor akan mengajukan ke Senat Akademik Universitas,” kata Bambang Wibawarta, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Indonesia.

Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR sebelumnya menyampaikan hasil keputusan pertemuan Senior Official Meeting tujuh kementerian di gedung DPR Senin 24 Oktober 2016 agar target Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebesar 7.200 MW dari panas bumi dapat segera tercapai.

“Salah satu butir kesepakatannya adalah Indonesia harus segera membangun pusat riset panasbumi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi. Pusat Riset ini akan menggabungkan berbagai aktivitas terkait panasbumi yang telah berlangsung di UI, ITB, UGM, Kementeran ESDM, Pertamina Geothermal, PLN dan tempat-tempat lainnya,” kata Agus Hermanto.

Manfred P Hochstein, pendiri institut panasbumi Universitas Auckland Selandia Baru, menyayangkan jika Indonesia tidak segera mengoptimalkan potensi energi panas bumi.

“Indonesia memiliki segalanya. Sumber daya alam, sumber daya manusia yang mampu mengoptimalkan energi panasbumi. Indonesia Hanya butuh keseriusan, kebijakan politik dan koordinasi serta kerjasama di antara para stake holder itu sendiri,” tandas Hochstein.(RA)