JAKARTA – Pemerintah diminta mengantisipasi merangkaknya harga minyak dunia yang sudah berada dikisaran US$60 per barel, bahkan sempat menyentuh posisi US$64 per barel yang merupakan posisi tertinggi sejak Juni 2015.

Rofi Munawar, Anggota Komisi VII DPR, mengungkapkan meskipun pergerakan harga minyak fluktuatif antisipasi tetap perlu disiapkan. Apalagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) masih menjadikan indikator harga minyak sebagai dasar perhitungan.

Jika kenaikan harga minyak terus berlanjut dalam jangka panjang, tentu saja akan mempengaruhi APBN 2018 yang telah mematok harga minyak mentah Indonesia (International Crude Price/ICP) dilevel US$48 per barel.

“Ditengah tren penurunan produksi minyak nasional, tentu saja situasi ini dapat membebani anggaran negara dan konsumsi publik. Mengingat hampir setengah dari konsumsi minyak nasional diperoleh dari impor,” kata Rofi kepada Dunia Energi, Jumat (10/11).

Pemerintah dan DPR telah menyepakati postur APBN 2018 berdasarkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi dipatok 5,4% , inflasi 3,5%, suku bunga SPN tiga bulan 5,2% dan nilai tukar Rp 13.400 per dolar AS, ICP US$48 per barel, lifting minyak 800 ribu barel per hari dan lifting gas 1.200 ribu barel setara minyak per hari.

Menurut Rofi, kenaikan harga BBM terjadi lebih banyak akibat faktor geopolitik dan kebijakan negara produsen minyak. Di antaranya imbas dari proses reformasi hukum yang terjadi di negara produsen utama minyak dunia Arab Saudi, juga penurunan rig yang beroperasi di Amerika Serikat. Serta kesepakatan negara-negara penghasil minyak (OPEC) untuk memangkas produksi.

“Ditengah upaya pemerintah menggenjot infrastruktur dan proyek padat modal, tentu saja perlu langkah-langkah dan perhitungan yang cermat dalam mengantisipasi kenaikan minyak dunia ini,” ungkap dia.

Rofi mengatakan selain pemerintah, dampak kenaikan harga minyak ini akan berpengaruh langsung kepada PT Pertamina (Persero) yang memiliki tugas menyalurkan BBM khusus penugasan dan bahan bakar minyak (BBM) tertentu dalam program BBM Satu Harga.

“Kita juga mengingatkan secara khusus kepada Pertamina sebagai operator yang menjalankan kebijakan BBM satu harga untuk menghitung secara seksama,” kata Rofi.(RI)