Dunia Energi Logo Kamis, 23 November 2017

TPPI Tuban Diproyeksikan Jadi Kompleks Petrokimia

TUBAN – Pemerintah rupanya telah memiliki rencana untuk kompleks Kilang Trans Pacific Petroleum Indotama (TPPI) Tuban.

Di kawasan Kilang TPPI nanti akan berfungsi sebagai kompleks pengembangan industri petrokimia.

Di kawasan Kilang TPPI nanti akan berfungsi sebagai kompleks pengembangan industri petrokimia.

Dalam jangka panjang, kompleks ini akan menjadi Kompleks Industri Petrokimia. “Sebuah keputusan politik yang tadi diputuskan di dalam rapat dan kita harapkan nantinya, turunan-turunan dari proses produksi disini semuanya akan dihasilkan di komplek industri petrokimia itu,” ujar Presiden Joko Widodo saat meninjau Kilang TPPI, Rabu (11/11).

Potensi kawasan itu menjadi pusat pengembangan petrokimia sangat besar karena Kilang TPPI selain mampu memproduksi Premium, Solar, LPG dan HOMC 92 (dikenal sebagai Pertamax 92) juga dapat menghasilkan aromatik. Bahan-bahan turunan dimaksud diatas antara lain, petrochemical, seperti Paraxylene, Orthoxylene, Benzene, dan Toluene yang dibutuhkan oleh industri nasional. “Ini adalah masa depan industri dasar petrokimia di Indonesia, jangan berhenti,” ucap Presiden.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Sutjipto mengatakan siap mendukung rencana tersebut. “Dalam jangka panjang Indonesia harus mengembangkan industri petrokimia,” katanya. Dia memperkirakan realisasi TPPI Tuban sebagai kompleks petrokimia dapat dilakukan hingga 2020.

Presiden meninjau dampingi Menteri BUMN Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki serta Gubernur Jawa Timur Sukarwo. TPPI beberapa waktu waktu lalu didera masalah sehingga tidak dapat beroperasi secara baik untuk menopang kebutuhan energi dalam negeri.

Dalam peninjauan, Presiden Jokowi mengatakan, pada 2006 TPPI memulai operasi dengan bahan baku kondensat yang berasal dari Pertamina. “Kemudian ada masalah lagi karena tidak bisa membayar sehingga menjadi masalah hukum yang sudah berlangsung empat tahun dan berhenti beroperasi,” ucap Presiden.

Saat mengetahui TPPI didera masalah hukum, Presiden menyampaikan saat itu, agar masalah hukum diselesaikan di wilayah hukum. “Di wilayah ekonomi dan bisnis harus jalan. Target kemarin, Oktober harus dimulai,” ujarnya. “Saya cek di sini, meski baru 70% tapi sudah dimulai. Dan Insya Allah pada akhir tahun mencapai 100%.”

Dengan beroperasinya TPPI, lanjut Presiden, impor untuk premium dapat berkurang hingga 19%. Tapi, jika proses di TPPI Tuban digabungkan dengan proses RFCC Cilacap akan menurunkan impor premium hingga 29%. Bahkan pada Desember 2015 penghematan impor akan mencapai 36%. “Dan solarnya mencapai sekarang 40%, nantinya tidak akan ada impor pada akhir tahun,” ucap Presiden.(LH)

Berikan kami pemikiran anda

(dimulai dengan http://)