JAKARTA – Peningkatan produksi minyak di Blok Cepu yang dioperasikan ExxonMobil Cepu Limited hingga 200 ribu barel per hari segera terealisasi. Apalagi peningkatan produksi tidak hanya menunggu analis dampak lingkungan (Amdal) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

IGN Wiratmaja Puja, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan peningkatan produksi Blok Cepu hingga 200 ribu bph pada awalnya harus menunggu Amdal, sebagai izin dari peningkatan flare yang dikhawatirkan akan berdampak pada lingkungan sekitar. Namun karena fasilitas penunjang siap, peningkatan produksi tidak lagi harus menunggu kajian Amdal.

“Amdal Cepu kan untuk flare. Tadinya butuh itu karena flare yang cukup besar, tapi kalau facility sudah berfungsi semua kan enggak perlu flare yang besar,” kata Wiratmaja di Jakarta, Senin malam (30/1).

Menurut Wiratmaja, pada dasarnya kajian Amdal tetap diperlukan sebagai syarat utama izin untuk adanya flare yang cukup besar. Namun karena kesiapan fasilitas untuk menanggulangi besarnya flare sudah siap, syarat Amdal terkait besaran flare tidak lagi menghambat peningkatan produksi yang dicanangkan.

“Kemarin kan terhambat itu karena fasilitas belum siap untuk injeksi gasnya. Jadi kalau memproduksi minyak banyak kan gasnya ada yang ikut, ini yang harus dibakar. Itu sudah urus izin ke KLHK dan itu ada batasnya kalau terlalu besar tidak bagus untuk lingkungan,” ungkap Wiratmaja.

Sejak tahun lalu pemerintah menghendaki peningkatan produksi minyak di Blok Cepu. Rata-rata produksi tahun lalu adalah sebesar 165 ribu bph dan pada akhir 2016 mencapai 185 ribu bph.

Ignasius Jonan, Menteri ESDM, menyatakan izin Exxonmobil adalah bisa memproduksi minyak hingga kapasitas 200 ribu bph. Adapun kajian AMDAL yang saat ini ditunggu dari KLKH adalah sebagai syarat untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi lebih dari 200 ribu bph.

Dia menambahkan sudah sewajarnya pemerintah meminta peningkatan produksi kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), apalagi saat ini kontrak masih dengan skema cost recovery yang biaya operasinya masih diganti negara.
“Blok Cepu tahun ini kita minta 190 ribu-200 ribu bph. Semua KKKS kita dorong, karena fix cost-nya kan sudah di cost recovery kenapa liftingnya tidak mau lebih besar,” kata Jonan.

Pemerintah menargetkan produksi minyak lebih besar dari yang dicanangkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar 815 ribu bph. “APBN 2017 itu sebesar 815 ribu bph, target internal Kementerian ESDM 825 ribu bph, harus lebih bagus dari target APBN,” tandas Jonan.(RI)