JAKARTA – Pemerintah bersama PT PLN (Persero) hingga 2019 menargetkan mengalirkan listrik ke 3.214 desa di Papua dan Papua Barat dengan dana yang dibutuhkan Rp 6 triliun. Selain itu, 535 desa di Maluku dan Maluku Utara juga akan dilistriki dengan dana investasi Rp 2,269 triliun, sehingga total investasi yang diperlukan mencapai Rp 8,3 triliun.

Selain kebutuhan dana yang besar, program listrik masuk desa juga juga harus didukung dengan kesiapan ketersediaan infrastruktur seperti teknologi komunikasi sebagai penunjang implementasi pemanfaatan listrik.

“Keterbatasan sarana komnikasi untuk pembelian token dan komunikasi dalam operasi listrik desa. Pemasangan Visat dan BP,” kata Nicke Widyawati, Direktur Perencanaan Korporat PLN.

Penggunaan token menjadi keharusan selain sebagai penerapan teknologi. Token juga mendorong efisiensi bagi pengguna listrik. Disisi lain juga bermanfaat bagi warga yang menjual token.

“Dibanding daerah lain yang mereka itu semua pakai token. Otomatis juga bikin ekonomi rumah yang dia jualan token,” tukas Nicke.

Berbagai permasalahan lain juga dipastikan akan dihadapi PLN dalam program listrik desa ini. Salah satu yang utama dan merupakan masalah klasik adalah penyediaan lahan untuk pembangkit listrik yang hingga saat ini masih belum menemui solusi yang tepat.

Nicke mengungkapkan pemerintah mulai bergerak untuk mencari solusi tersebut. Kesadaran pemerintah daerah (Pemda) pun mulai meningkat seiring dengan masifnya upaya pemerintah untuk menyediakan listrik bagi wilayah terpencil. “Sudah banyak pemda yang mau menghibahkan lahan,” kata dia.

Kemampuan masyarakat dalam membeli listrik juga menjadi persoalan tersendiri. Untuk hal ini pemerintah harus berperan, terutama melalui pemda. PLN telah berkoordinasi agar saat implementasi masyarakat yang memang berhak tidak perlu lagi direpotkan dengan mengurus pembayaran.

“Jadi yang kemarin penyesuaian harga listrik itu harus diingat bukan kenaikan tarif listrik tapi berkeadilan sehingga teman-teman kita di daerah bisa dapatkan listrik,” ujar Nicke.

Keamanan dan ketersediaan kontraktor di daerah juga terkadang menjadi kendala. PLN mensiasati masalah keamanan ini dengan menggunakan pekerja lokal yang digabung dengan pekerja dari luar daerah untuk atasi keterbatasan pekerja lokal sehingga bisa ada transfer ilmu dan pengalaman.

“Kontraktor kan terbatas, harusnya kita bisa pakai kontraktor lokal. Tapi karena terbatas kita buka dari luar dan kerja sama lokal. Nah mereka bisa sharing pengalaman,” kata dia.

Ketika semua masalah itu sudah bisa didapatkan solusi terakhir adalah memastikan dimana masyarakat tinggal. Indonesia yang meruoakan negara kepulauan tidak sedikit ada penduduk yang tinggal di pedalaman pulau terpencil ini yang harus benar-benar akurat letak lokasinya karena akan berpengaruh terhadap ketersediaan infrastruktur.

“Kita belum tahu, penduduk yang mau dilistriki ada dimana saja dan berapa banyak. Perlu survei fisik dengan data geospasial,” tandas Nicke.(RI)