Dunia Energi Logo Senin, 20 November 2017

Tidak Ada Kesepakatan Harga, Pemerintah Berpotensi Tidak Ambil Saham Freeport

JAKARTA – Pemerintah berpotensi tidak mengambil 10,64% saham yang didivestasi PT Freeport Indonesia, jika tidak ada kesepakatan harga antara kedua belah pihak.

Muhammad Hidayat, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan pemerintah Indonesia bisa saja tidak membeli saham Freeport dan membiarkan kontraknya berakhir pada 2021.

“Kami ingin lakukan sesuai aturan. Andaikan nanti misalnya harganya tidak sepakat, tidak ada yang menawar, BUMN juga tidak ada (yang menawar), kita juga harus pikirkan, worth it (sepadan) tidak ya untuk beli sedangkan 2021 sudah berakhir (kontraknya),” ungkap dia, Rabu.

Menurut Hidayat, Freeport Indonesia belum menjelaskan dasar harga nilai divestasi 10,64% saham yang ditawarkan kepada Pemerintah Indonesia. Disisi lain, pemerintah akan melakukan proses evaluasi mengenai kewajaran penawaran divestasi anak usaha Freeport-McMoRan Inc, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

“Sekali lagi, harus ada kesepakatan harga, kalau lihat kemahalan, ya kita panggil Freeport, kenapa tawarkan harga setinggi ini, karena mereka belum jelaskan dasar harga divestasinya,” kata dia seperti dikutip Antara.

Hidayat mengatakan Kementerian ESDM dengan tambahan tim evaluasi yang tengah dibentuk akan menilai kewajaran harga divestasi yang ditawarkan.

“Proses yang ditawarkan itu untuk jangka waktu kapan? Apakah sampai umur tambang selesai, atau sampai berakhirnya kontrak? Ini sedang kami evaluasi,” kata dia.

Sementara itu, Riza Pratama, Vice President Corporate Communication Freeport, mengatakan harga nilai divestasi yang ditawarkan itu berdasarkan perhitungan yang wajar.

“Itu harga berdasarkan perhitungan yang wajar. Kita ada analisa, menurut kita wajar. Pemerintah akan evaluasi, dan pemerintah akan bilang, kita tunggu saja,” tandas dia.

Freeport sebelumnya telah mengajukan tawaran resmi ke pemerintah sebesar US$ 1,7 miliar untuk 10,64% saham yang akan didivestasi dari total 100% saham senilai US$ 16,2 miliar. Padahal berdasarkan perhitungan Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (CIRUSS) nilai total 100% saham Freeport hanya sebesar US$ 13 miliar.

Penilaian CIRRUS dengan asumsi laba bersih Freeport pada lima tahun ke depan stabil sebesar US$ 500 juta, maka hingga 2021 laba bersih Freeport US$ 3,92 miliar (belum discounted) dan ditambah aset 2014 menjadi US$ 13 miliar. Pada 2014, aset Freeport Indonesia tercatat US$ 9,1 miliar dengan total kewajiban US$ 3,4 miliar dan modal US$ 5,7 miliar.(AT)

Berikan kami pemikiran anda

(dimulai dengan http://)