JAKARTA – Rencana impor gas untuk mengantisipasi lonjakan  konsumsi gas nasional pada 2019 berpotensi dibatalkan. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi nasional dalam dua tahun terakhir jauh dibawah asumsi pemerintah.

Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan  dengan kondisi yang ada saat ini, rencana impor gas tidak akan terjadi pada 2019.

“Saya belum ada keyakinan kalau 2019 kita akan impor, belum ada keyakinan. Karena datanya (neraca gas) perlu diperbaiki dulu,” kata Arcandra saat ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (19/10).

Tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target membuat kebutuhan akan listrik juga berubah. Ini tentu berdampak pada kebutuhan konsumsi gas baik untuk pembangkit listrik ataupun untuk industri.

Menurut Arcandra,  proyeksi impor gas pada 2019 dibuat dengan target pertumbuhan ekonomi 7%-8% dengan elastisitas 1,2, sehingga dibuat mega proyek 35 ribu megawatt (MW) yang membutuhkan sumber bahan baku listrik dengan jumlah besar berupa gas.

“Ini kebutuhan dari energi mix ini berapa, itu nanti dikonversi, apakah kita butuh impor atau tidak. Karena salah satu pemakai gas terbesar dari listrik,” ungkap Arcandra.

Kebutuhan gas untuk dipasok ke pembangkit listrik PT PLN (Persero) dipastikan akan berkurang karena perusahaan telah melakukan evaluasi pembangunan pembangkit bertenaga gas.

Sofyan Basir, Direktur Utama PLN, mengungkapkan akan ada penyesuaian waktu penyelesaian beberapa pembangkit gas yang berlokasi di Pulau Jawa agar tidak mengalami over supply.

“Sekitar 2 ribu – 3 ribu MW (pembangkit) total kapasitasnya yang ada di Jawa akan disesuaikan jadwal penyelesaiannya,” kata Sofyan.(RI)