JAKARTA –  Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk memaksimalkan berbagai metode dalam upaya meningkatkan produksi siap jual (lifting)  migas. Hal ini harus mulai disosialisasikan mulai dari sekarang menyusul penurunan asumsi target lifting minyak 2018 yang hanya 800 rIbu barrel oil per day (BOPD) turun 15 ribu BOPD dari target  tahun ini.

Tutuka Ariadji, Ketua Ikatan Ahli Teknik Perminyakan (IATMI) Indonesia, mengungkapkan dengan penurunan lifting otomatis pemerintah kemungkinan besar harus menyiapkan dana lebih besar guna melakukan impor minyak mentah ataupun bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya kebutuhan energi masyarakat akan meningkat seiring pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,4%.

“Perlu ditemukan metode peningkatan produk minyak dan gas yang murah, seperti Huff and Puff CO2 untuk sumur minyak dan penuruan tekanan kepala sumur untuk gas,” kata Tutuka kepada Dunia Energi, Senin (21/8).

Tutuka menjelaskan Huff and Puff bisa meningkatkan produksi sumur sekitar 1-2 bulan serta pemasangan instalasi sekitar enam  bulan. Metode ini juga sebagai persiapan untuk melakukan Enhance Oil Recovery (EOR).

“Bukan EOR, tetapi bisa menjadi pre-conditioning untuk CO2 EOR dan sekaligus belajar untuk persiapan EOR,” ungkap dia.

Untuk aktivitas perawatan sumur maupun work over yang selama ini menjadi andalan KKKS dinilai tidak mampu untuk meningkatkan produksi secara masif.

“Workover hanya menahan penurunan produksi yang lebih tajam, tidak meningkatkan produksi.  Karena tidak menambah energi kedalam reservoir,” kata Tutuka.

Ignasius Jonan, Menteri ESDM, sebelumnya menyatakan KKKS diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dalam produksi migas. Penurunan lifting minyak yang diproyeksikan pemerintah merupakan buntut dari masih rendahnya harga minyak dunia yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga tahun depan.

Jonan tidak menampik adanya kemungkinan peningkatan impor tahun depan, terlebih fasilitas penyimpanan minyak di Indonesia juga masih belum siap untuk menampung lebih banyak minyak. Untuk itu, PT Pertamina (Persero)  yang ditunjuk oleh pemerintah untuk meningkatkan kapasitas kilang harus memastikan programnya masih berjalan sesuai rencana.

“Ini tergantung mereka (Pertamina) menyelesaikan secepat apa, mungkin perlu ditanyakan ke Pertamina proramnya bagaimana,” tandas Jonan. (RI)