JAKARTA – Pemerintah diminta mengkaji secara hati-hati rumah tangga yang menerima dan tidak menerima subsidi listrik sebelum akhir 2016. Meskipun, identifikasi sudah dilakukan sejak pertengahan 2015.

“Masalahnya data pelanggan PLN dan TNP2K  tidak compatible. Tapi DPR ngotot menggunakan data TNP2K untuk verifikasi pelanggan PLN yang tidak layak subsidi,” ujar Fabby Tumiwa, pengamat kelistrikan dari Institute for Essential Service Reform, Kamis (29/9).

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di Tambora, Jakarta Barat.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyebutkan ada 4,05 juta dari 22,3 juta pelanggan 450-900 VA yang diidentifikasi sebagai rumah tangga yang layak mendapat subsidi. Masalahnya tidak seluruh data rumah tangga miskin di TNP2K itu sama dengan data pelanggan PLN.

Menurut Fabby, subsidi listrik memang perlu dilakukan tepat sasaran. Untuk itu, perlu rasionalisasi subsidi untuk pelanggan 450 VoltAmpere (VA) dan 900 VA.

“Jadi saya meminta pemerintah tetap hati-hati dalam menaikkan tarif listrik, khususnya untuk golongan 900 VA yang merupakan rumah tangga berpendapatan menengah rendah,” kata Fabby.

Jarman, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan data untuk pelanggan 900 VA sudah valid untuk bisa bisa langsung dilakukan penyesuaian pada 1 Januari 2017, berbeda dengan para pelanggan 450 VA yang saat ini masih dilakukan finalisasi kevalidan data. Perubahan harga pun dipastikan akan terjadi setelah data pelanggan dianggap sudah valid.

“Untuk 450 VA itu tetap kita lakukan pencabutan subsidi sesudah pencocokannya selesai. Kan sekarang sedang dilakukan pencocokan, yang jelas bahwa sesuai arahan Banggar, untuk 450 VA harus lebih tepat sasaran,” ungkap dia.

Menurut Jarman, para pelanggan listrik dengan daya 900 VA tahun depan akan mengalami tiga kali kenaikan tarif dasar, sementara pelanggan 450 VA diproyeksikan setiap empat bulan sekali mengalami penyesuaian harga.

“Bertahap, untuk 900 VA bertahap tiga kali dan untuk 450 VA diharapkan empat kali,” kata dia.

Badan Anggaran DPR sebelumnya telah menyetujui pencabutan subsidi 3,7 juta pelanggan listrik berdaya 450 VA, dan 18,25 juta pelanggan berdaya 900 VA.(RI)