JAKARTA – PT Cirebon Energi Prasarana, pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon II menargetkan bisa menuntaskan proses final pembiayaan (financial close) untuk proyek pembangkit berkapasitas 1.000 megawatt (MW) itu pada akhir tahun ini. Dengan begitu, PLTU Cirebon diproyeksikan bisa beroperasi pada 2020.

“Untuk masalah finansial,  minggu lalu kita sudah terima SJKU. Jadi akhir tahun ini selesai financial close, setidaknya tanda tangan dulu,” ujar Heru Dewanto,  Presiden Direktur Cirebon Energi kepada Dunia Energi, baru-baru ini.

Surat jaminan kelayakan usaha (SJKU) merupakan surat jaminan pemerintah bahwa PT PLN (Persero) akan melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran kepada Cirebon Electric.

Proyek PLTU Cirebon senilai US$ 2,1 miliar atau Rp27,3 triliun (kurs Rp13 ribu) akan dibangun dan dioperasikan Cirebon Electric, perusahaan konsorsium yang terdiri dari PT Indika Energy Tbk (INDY) yang menguasai 25% saham. Serta Marubeni Corporation (35%), Samtan Co. Ltd (20%), Korea Midland Power Co. Ltd. (10%), dan Chubu Electric Power Co. Inc. (10%).

Dana pembangunan proyek diperoleh dari konsorsium investor Jepang, Korea Selatan, dan bank multinasional. Investor PLTU Cirebon II terdiri dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Export-Import Bank of Korea, dan NEXI Investment Insurance and Comercial Bank.

PLTU Cirebon II berada di Astanajapura dan Pangenan, Cirebon, Jawa Barat. Total kapasitas PLTU Cirebon II direncanakan sebesar 1.000 megawatt (MW) atau lebih besar dari PLTU Cirebon I yang berkapasitas 660 MW. Proyek pembangunan akan menggunakan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan cara menyewa lahan selama 40 tahun.

Masalah lahan sempat menjadi kendala dalam proyek pembangunan PLTU Cirebon II. Pasalnya, ada sebagian masyarakat yang mengklaim memiliki tanah yang sebelumnya telah dibebaskan oleh Kementerian KLHK.

“Seharusnya kita tidak ada persoalan dengan lahan. Karena kita menyewa tanah dari Kementerian KLHK,” kata Heru.

Menurut dia, penolakan sebagian masyarakat sebenarnya berujung pada masalah sosial, yakni serapan tenaga kerja lokal pada proyek pembangunan PLTU. Untuk itu, manajemen Cirebon Electric berkomitmen membantu penyerapan tenaga lokal.

“Masalah kerjaan dan rekrutmen tenaga kerja lokal, sepanjang pekerjaan yang relatif yang bisa dikerjakan pekerja lokal bisa kita dorong, meski sebetulnya susah. Tapi semangat kita dengan EPC sama, sebanyak-banyaknya absord pekerja lokal,” tandas Heru.(AT)